JAKARTA, Semaraknews.co.id – Program perekrutan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih kembali menuai sorotan. Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai pemerintah belum memiliki skema penempatan yang jelas, padahal puluhan ribu peserta telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan dengan anggaran negara yang mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Peneliti Celios, Isnawati Hidayah, menilai ketidakpastian itu membuat nasib 33.785 lulusan pendidikan dan pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) menggantung. Masalahnya, jumlah lulusan yang siap ditempatkan jauh lebih besar dibanding koperasi yang sudah benar-benar beroperasi.
Hingga kini, baru 1.021 koperasi yang siap menjalankan aktivitas. Kondisi itu dinilai membuka peluang pemborosan anggaran negara, sebab para calon manajer berpotensi menerima gaji sebelum memiliki pekerjaan yang benar-benar bisa dijalankan.
“Bagaimana mereka bisa bekerja jika koperasinya sendiri belum siap? Ini membuka peluang adanya gaji yang dibayarkan, tetapi tidak ada pekerjaan yang benar-benar dilakukan,” kata Isnawati melalui pesan suara, Ahad, 2 Agustus 2026.
Pelatihan bela negara dan manajerial bagi peserta SPPI berlangsung selama 45 hari sejak 17 Juni 2026. Untuk program tersebut, Kementerian Pertahanan menggelontorkan anggaran sebesar Rp1,064 triliun. Dengan jumlah peserta yang ada, biaya pelatihan diperkirakan mencapai sekitar Rp30 juta untuk setiap orang.
BACA JUGA:Dasco Buka Kartu! Prabowo Temui Megawati Tanpa Restu Jokowi, Isu Matahari Kembar Kian Panas
Menurut Isnawati, potensi pemborosan itu berakar dari tata kelola rekrutmen yang dinilai tergesa-gesa karena tidak diawali dengan studi percontohan atau piloting. Akibatnya, ribuan lulusan kini harus menunggu kepastian penempatan tanpa mengetahui kapan mereka benar-benar mulai bekerja.
Ia juga mengingatkan bahwa kondisi tersebut dapat memperberat beban fiskal negara apabila para peserta yang telah dilatih memilih mengundurkan diri lantaran terlalu lama menunggu penugasan.
“Ini akan membuka peluang pemborosan yang sangat besar terhadap APBN. Apalagi kondisi APBN kita saat ini sedang tertekan dan tidak sedang baik-baik saja,” ujarnya.
Sementara itu, pemerintah menyatakan proses penempatan masih terus dibahas. Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kementerian Koperasi, Destry Anna Sari, mengatakan pengumuman penempatan dijadwalkan keluar pada pekan pertama Agustus 2026.
“Proses penempatan akan dilakukan oleh BP BUMN,” kata Destry kepada wartawan, Ahad, 2 Agustus 2026.
BACA JUGA:Istana Bela Ucapan Prabowo soal Londo Ireng, Hasan Nasbi Sebut Bukan Ditujukan untuk Rakyat
Destry menjelaskan pemerintah masih mematangkan pembagian lokasi kerja bagi para lulusan SPPI. Pada prinsipnya, calon manajer akan diprioritaskan bekerja di daerah domisilinya masing-masing. Namun apabila dalam satu wilayah terdapat lebih dari satu calon manajer, sebagian akan dipindahkan ke daerah terdekat yang membutuhkan.
Di sisi lain, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, mengungkapkan hingga saat ini sudah ada 18.672 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang selesai dibangun. Namun dari jumlah tersebut, baru 1.021 koperasi yang benar-benar mulai beroperasi dan siap menjadi lokasi penempatan lulusan SPPI.
Saat dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsApp pada Ahad, 2 Agustus 2026, Joao tidak memberikan tanggapan mengenai ketimpangan antara jumlah calon manajer dan koperasi yang telah siap beroperasi.