Raffi membantah dirinya ikut campur dalam pengisian kursi komisaris BUMN. Ia mengatakan perannya hanya sebatas membuka akses kepada penyelenggara negara yang dikenalnya.
BACA JUGA:Isu Kerusuhan Jelang HUT RI Mencuat, Mensesneg Lempar Bola Pengamanan ke TNI-Polri
“Seolah-olah saya makelar jabatan,” tuturnya.
Raffi juga mengklaim isu mengenai komisaris BUMN tersebut sengaja digoreng karena dirinya tengah mempersiapkan penawaran umum perdana saham atau IPO PT RANS Entertainment Indonesia Tbk.
“Saya enggak pernah cawe-cawe apa pun,” kata Raffi.
Julukan Sultan Andara yang melekat pada Raffi, merujuk pada kompleks rumahnya di Cinere, Depok, Jawa Barat, rupanya tidak otomatis membuat dirinya kebal dari tudingan sebagai pemain di balik layar. Justru kedekatannya dengan sejumlah pejabat membuat namanya terus muncul dalam berbagai urusan perusahaan negara.
Dony Oskaria membantah anggapan bahwa kursi direksi dan komisaris BUMN dibagikan dengan mekanisme asal kenal atau asal dekat.
Menurut dia, terdapat proses seleksi dalam penjaringan anggota direksi dan komisaris BUMN. Setiap kandidat harus melewati asesmen kompetensi dasar, wawancara, hingga pelacakan profil oleh lembaga telik sandi.
“Seleksinya transparan dan berlapis,” ujar Dony melalui jawaban tertulis pada Jumat, 10 Juli 2026.
Meski demikian, Dony mengakui Danantara menerima usulan nama calon komisaris dari berbagai kalangan, termasuk politikus dan perwakilan pemerintah. Setelah itu, Danantara mempertimbangkan keberagaman kandidat sekaligus kebutuhan organisasi.
Di tengah polemik tersebut, Danantara disebut tengah meninjau kembali latar belakang sejumlah komisaris yang diduga memiliki hubungan dengan Raffi.
Seorang kolega Rosan Perkasa Roeslani, yang kini menjabat CEO Danantara, mengatakan Rosan telah mengidentifikasi sedikitnya enam pejabat yang ditengarai memiliki hubungan dengan Raffi. Posisi mereka disebut akan ditinjau ulang oleh jajaran eksekutif Danantara.
Rosan belum memberikan tanggapan hingga Sabtu, 8 Agustus 2026.
Sementara itu, Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma’ruf mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut. Menurut dia, urusan sumber daya manusia di perusahaan negara berada di bawah kewenangan Wakil Kepala BP BUMN lainnya, Tedi Bharata.
“Saya kurang mengerti,” tutur Aminuddin yang pernah menjabat Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia periode 2014-2016.