JAKARTA, Semaraknews.co.id — Hubungan Nahdlatul Ulama dan kekuasaan politik seperti pasangan yang susah disuruh putus. Dalam setidaknya dua muktamar terakhir, pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tak lagi sekadar perkara memilih siapa yang dianggap paling layak memimpin organisasi. Forum lima tahunan itu ikut menjadi gelanggang perebutan pengaruh, akses, dan kedekatan dengan kekuasaan.
Jelang Muktamar Ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur, persaingan para kandidat Ketua Umum PBNU sudah memanas bahkan sebelum palu sidang diketuk. Para calon bergerilya menemui kiai-kiai khos sekaligus memburu dukungan pemilik suara. Isu pembagian amplop kepada pengurus daerah pun ikut berembus menjelang hajatan terbesar kaum nahdliyin tersebut.
Kedekatan dengan Istana juga bukan rahasia yang terlalu pandai disimpan. Sejumlah kandidat disebut mencari restu penguasa. Polanya pun sudah berulang. Kandidat yang memperoleh dukungan rezim memang tidak otomatis menang, tetapi biasanya punya posisi lebih kuat dalam pertarungan.
Istana pun tentu punya hitung-hitungan sendiri. Sebelum muktamar berlangsung, sejumlah menteri dan orang dekat Presiden Prabowo Subianto disebut bergerilya mendorong paket kepemimpinan yang mendapat restu Istana. Yang didorong bukan cuma calon ketua umum, tetapi juga calon rais am syuriah, posisi tertinggi dalam struktur NU yang memiliki kewenangan mengawasi sekaligus mengarahkan organisasi.
BACA JUGA:Muktamar NU Memanas, Kubu Gus Yusuf Ngamuk Tolak Aturan Eks Pejabat Politik
Kalau kemudian pihak luar mudah masuk ke dapur NU, salah satu sebabnya adalah NU sendiri membiarkan pintunya terbuka. Secara kelembagaan NU memang sudah lama meninggalkan politik praktis seperti ketika mengikuti Pemilu 1955 atau menjadi bagian dari Partai Persatuan Pembangunan pada 1973 hingga 1984. Namun sebagian perilaku elitenya masih sulit dibedakan dari politisi.
Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum PBNU periode 2021-2026, belakangan menyinggung adanya kandidat yang membawa-bawa nama presiden. Namun ada satu bagian dari sejarah yang layak diingat. Lima tahun sebelumnya, Yahya sendiri merupakan kandidat yang ramai disebut memperoleh dukungan Presiden Joko Widodo. Di bawah kepemimpinannya, wajah pragmatisme NU juga semakin terlihat.
Bagi penguasa dan kandidat yang didukungnya, hubungan semacam ini jelas menguntungkan kedua belah pihak. Kandidat memperoleh jalan yang lebih mulus menuju kursi pimpinan NU, sedangkan Istana mendapatkan sekutu sosial-politik untuk membantu menjaga stabilitas pemerintahan. Menguasai partai politik saja rupanya belum cukup. Pemerintah juga membutuhkan dukungan aktor nonpartai, termasuk organisasi Islam dengan basis massa besar.
Konsekuensinya cukup mahal. NU menjadi semakin sulit menjalankan fungsi sebagai penyeimbang kekuasaan. Ketika demokrasi mengalami kemunduran dan agenda pemberantasan korupsi melemah pada era Jokowi, misalnya, NU tidak tampil sebagai kekuatan yang berarti untuk mengkritik atau mengeremnya.
BACA JUGA:Sembilan Kiai Jadi AHWA, Penentu Rais Aam dan Ketum PBNU Kini Ada di Tangan Mereka
Begitu pula ketika gagasan menunda Pemilu 2024 sempat digulirkan orang-orang di sekitar Jokowi. NU melalui Yahya Staquf cenderung memberikan dukungan. Pada saat bersamaan, khidmah NU sebagai organisasi sosial-keagamaan ikut terkikis, terutama setelah pemerintah memberikan konsesi tambang kepada organisasi tersebut.
Tambang kemudian bukan cuma perkara bisnis dan izin. Ia ikut menjadi bensin yang menyulut pertengkaran di tubuh NU. Yahya Staquf, yang pada akhir tahun lalu sempat diberhentikan oleh syuriah karena antara lain dianggap tidak transparan dalam pengelolaan keuangan, dituding memperoleh keuntungan dari bisnis tambang. Kubu Yahya membalas dengan tudingan bahwa pihak lawan justru tersandera kepentingan ijon tambang.
Konflik tersebut kemudian melahirkan faksi-faksi yang ikut terbawa ke arena Muktamar Jombang. Karena itu, pertarungan di muktamar sebenarnya bukan konflik yang tiba-tiba muncul menjelang pemilihan. Ia merupakan buntut dari pertikaian lama yang sudah mengeras. Masing-masing kandidat datang membawa kepentingan, pendukung, dan gerbong politiknya sendiri.
Jadi, jangan terlalu berharap muktamar mendadak berubah menjadi panggung rekonsiliasi elite NU. Bagi sebagian elite, kursi di PBNU bisa menjadi tangga menuju kekuasaan yang lebih tinggi. Dalam beberapa kontestasi pemilihan presiden, tokoh berlatar belakang NU bahkan kerap dipinang sebagai calon wakil presiden untuk mengamankan suara kaum sarungan.
Ketika elite organisasi terlalu oportunistis, NU menjadi semakin mudah ditarik ke dalam politik praktis. Kesibukan menjadi bagian dari lingkar kekuasaan justru membuat daya tawar organisasi menyusut. Padahal NU memiliki modal sosial yang luar biasa besar, mulai dari jaringan pesantren, lembaga pendidikan, badan amal, hingga jutaan warga yang bisa menjadi fondasi gerakan masyarakat sipil.