Suyudi Ario Seto Siap Buktikan Janji, Calon Kapolri Bicara Polisi Bersama Masyarakat

JAKARTA, Semaraknews.co.id — Komjen Pol Suyudi Ario Seto membawa satu janji besar saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon Kapolri di DPR. Jika kelak memimpin Korps Bhayangkara, ia meminta kinerjanya dinilai dari apa yang terjadi di lapangan, bukan dari panjang-panjangnya janji.

Suyudi, yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional, mengatakan posisi Kapolri bukan perkara mengejar puncak karier. Menurut dia, jabatan tersebut justru membawa tanggung jawab besar terhadap negara dan masyarakat.

“Bagi saya, jabatan Kapolri bukanlah puncak karier. Jabatan Kapolri adalah puncak tanggung jawab. Polri yang kuat bukan karena ditakuti, melainkan karena dipercaya,” kata Suyudi saat memaparkan visi dan misinya di ruang Komisi III DPR, Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2026.

Dalam pemaparannya, Suyudi menyatakan siap mempertanggungjawabkan kepemimpinan Polri berdasarkan konstitusi. Ia juga menyatakan terbuka terhadap pengawasan DPR, menghormati proses hukum, serta memberi ruang bagi masyarakat untuk mengoreksi institusi kepolisian.

Untuk membawa gagasan itu, Suyudi mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat”. Tema tersebut ia tempatkan sebagai doktrin kepemimpinan sekaligus arah transformasi Polri dengan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas kepolisian.

BACA JUGA:DPR Kompak Bilang Setuju, Suyudi Ario Seto Gantikan Listyo Sigit Jadi Kapolri

Suyudi tidak menawarkan revolusi besar-besaran dengan membuang seluruh program yang sudah ada. Ia memilih melanjutkan kebijakan yang dianggap baik sambil memperbaiki bagian yang bermasalah. Program Promoter dan Presisi, misalnya, akan tetap dilanjutkan sepanjang dinilai relevan, sementara penyimpangan akan dikoreksi.

Arah perubahan itu, kata Suyudi, akan diselaraskan dengan agenda Indonesia Emas 2045 dan Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan Polri tetap bekerja sesuai kewenangannya, terutama dalam menjaga keamanan, memberikan kepastian hukum, melindungi masyarakat dan menindak tindak pidana.

Yang menarik, Suyudi tidak menutup mata terhadap daftar panjang keluhan masyarakat terhadap polisi. Pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, persoalan kepastian laporan hingga fenomena no viral no justice disebut sebagai bagian dari kegelisahan publik yang harus dijawab.

Untuk itu, ia menyiapkan enam program prioritas. Isinya mencakup penguatan kelembagaan, pembinaan sumber daya manusia berbasis integritas tanpa suap, pelayanan publik digital untuk menekan pungli, penegakan hukum berbasis keadilan dan scientific crime investigation, pengawasan yang lebih ketat, serta penguatan akuntabilitas anggaran.

Masa 100 hari pertama pun diposisikan Suyudi sebagai masa pembuktian. Ia ingin langsung menyasar kejahatan yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat, mulai dari jaringan narkotika, judi daring, penipuan digital, tindak pidana perdagangan orang hingga korupsi.

BACA JUGA:Eks Komisioner Bongkar KPU Rentan Diintervensi, Utusan Bawa Nama Presiden Pernah Datang

Ukuran keberhasilannya juga ingin digeser. Menurut Suyudi, polisi tidak seharusnya sekadar sibuk menghitung berapa banyak perkara yang berhasil ditangani. Yang lebih penting adalah seberapa jauh jaringan kejahatan bisa dihancurkan dan hak korban bisa dipulihkan.

“Saya akan turun ke lapangan bukan untuk mencari panggung, tetapi untuk melihat masalah, mendengarkan anggota dan masyarakat, mengambil keputusan, serta memastikan keputusan dilaksanakan,” kata dia.