JAKARTA, Semaraknews.co.id — Pengunduran diri Nusron Wahid dari kepengurusan Partai Golkar muncul ketika Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tengah disorot Komisi Pemberantasan Korupsi. Golkar menyebut langkah itu sebenarnya sudah direncanakan sejak lama. Masalahnya, pengumuman tersebut baru terdengar ketika kasus dugaan suap di ATR/BPN sedang ramai-ramainya.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan keputusan Nusron mundur dari kepengurusan partai bukan keputusan dadakan. Menurut dia, Nusron sudah menyampaikan keinginannya kepada Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia sekitar enam bulan sebelumnya.
Nusron sebelumnya menjabat Ketua DPP Golkar Bidang Keagamaan dan Kerohanian untuk periode 2024-2029. Sarmuji tidak membeberkan alasan spesifik Nusron memilih meninggalkan jabatan tersebut.
“Mungkin ada hal lain yang jadi fokus Pak Nusron. Beliau kan aktivitasnya banyak ragamnya,” kata Sarmuji melalui pesan pendek pada Senin, 21 September 2026.
Cerita soal mundurnya Nusron muncul bersamaan dengan pertanyaan publik mengenai keberadaannya. Sejak KPK menggelar operasi tangkap tangan di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada Senin, 14 September 2026, Nusron relatif jarang terlihat di ruang publik.
Dalam operasi tersebut, penyidik KPK menangkap 19 orang dan menyita uang Rp106,3 miliar sebagai barang bukti. Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan suap yang melibatkan pejabat kementerian dan perusahaan pengembang PT Summarecon Agung Tbk.
KPK kemudian menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Empat di antaranya disebut memiliki kedekatan dengan Nusron, yakni politikus Partai Golkar Fahd el Fouz, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, serta dua pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan Nusron dalam perkara tersebut.
“Sedang didalami oleh tim penyidik,” kata Achmad.
Nusron baru kembali muncul di depan publik sehari setelah KPK menggeledah kantor Kementerian ATR/BPN di Jakarta pada Kamis, 17 September 2026. Ketika itu, ia menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Kemunculan berikutnya terjadi pada Senin, 21 September 2026, ketika Nusron menghadiri rapat kerja pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria antara pemerintah dan Badan Legislasi DPR.
Sebelumnya, selama sepekan Nusron tiga kali tidak hadir dalam rapat kerja bersama DPR. Posisinya ketika itu digantikan oleh Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Darmawan.
Soal keputusan meninggalkan kepengurusan Golkar, Nusron juga tidak banyak membuka cerita. Ia justru menegaskan bahwa rencana tersebut sudah dibicarakan dengan Bahlil sejak tahun lalu.
“Soal itu, kami sudah lama berdiskusi dengan Pak Bahlil dari tahun lalu. Jadi selebihnya mengenai itu lebih baik tanyakan kepada Pak Bahlil selaku ketua umum,” ujar Nusron di gedung DPR, Jakarta, Senin, 21 September 2026.