JAKARTA, Semaraknews.co.id — Persoalan air di Sungai Nil ikut masuk ke meja diplomasi Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungan Indonesia terhadap upaya Mesir mempertahankan hak atas sumber air sungai tersebut, di tengah sengketa berkepanjangan yang melibatkan Ethiopia.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam konferensi pers bersama Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi setelah pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan, Jakarta, Ahad, 11 Oktober 2026. Prabowo menekankan bahwa akses terhadap air bukan perkara sepele karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan kepastian hidup suatu bangsa.
“Saudara-saudara sekalian, saya juga ingin menegaskan di sini, khusus mengenai hak atas air, khusus mengenai Sungai Nil. Kami sangat prihatin apabila ada pemikiran untuk melanggar hukum internasional demi mengurangi hak suatu bangsa untuk mendapatkan kepastian sumber air,” kata Prabowo, dikutip dari keterangan pers Badan Komunikasi Pemerintah RI.
Mantan Menteri Pertahanan pada era Presiden Joko Widodo itu mengatakan persoalan sumber daya air harus diselesaikan dengan mempertimbangkan kepentingan bersama. Menurut dia, setiap negara perlu memperoleh kepastian akses terhadap sumber air yang dibutuhkan penduduknya.
Prabowo pun menyatakan Indonesia mendukung langkah Mesir untuk mengamankan hak atas airnya. Dukungan tersebut disampaikan di tengah perselisihan mengenai pemanfaatan Sungai Nil yang selama ini menjadi sumber kehidupan utama bagi negara-negara di kawasan Afrika Timur Laut.
BACA JUGA:Malaysia Tawarkan Pesawat dan Helikopter untuk Padamkan Karhutla, Kenapa Indonesia Malah Bungkam?
“Kami berharap semua pihak mengutamakan kepentingan bersama di kawasan tersebut dan kami akan mendukung upaya-upaya Mesir untuk mengamankan hak-hak airnya,” tutur Prabowo.
Bagi Mesir, persoalan Sungai Nil bukan sekadar sengketa mengenai pembagian sumber daya alam. Sungai tersebut merupakan penopang utama kehidupan penduduk di negara yang sebagian besar wilayahnya berupa gurun. Ketergantungan itu membuat setiap perubahan aliran air berpotensi menjadi persoalan ekonomi sekaligus keamanan nasional.
Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi kembali menegaskan posisi negaranya dalam pernyataan bersama tersebut. Ia menyebut Sungai Nil sebagai urat nadi kehidupan masyarakat Mesir dan menolak tindakan yang dapat mengancam keamanan air negaranya.
“Saya juga ingin menegaskan mengenai Sungai Nil sebagai urat nadi kehidupan masyarakat Mesir. Saya menegaskan sekuat tenaga bahwa Mesir memiliki hak atas air tersebut dan menolak segala hal yang dapat membahayakan keamanan airnya,” ujar El-Sisi.
Sengketa yang dimaksud berkaitan dengan pembangunan Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) oleh Ethiopia di Sungai Nil Biru. Bendungan raksasa tersebut menjadi proyek strategis bagi Ethiopia untuk meningkatkan produksi listrik, tetapi memicu kekhawatiran Mesir dan Sudan yang berada di bagian hilir sungai.
BACA JUGA:Tiket Kereta Api di Surabaya Makin Mahal, Tarif Khusus Ikut Naik hingga Rp60 Ribu
Persoalan utamanya terletak pada pengisian dan pengoperasian bendungan, terutama bagaimana pengaturan aliran air dilakukan ketika debit sungai berkurang. Mesir khawatir pengelolaan bendungan dapat mengganggu pasokan air yang dibutuhkan penduduk dan sektor pertaniannya.
Menurut laporan Antara, Mesir selama ini mengandalkan alokasi air Sungai Nil sebesar 55,5 miliar meter kubik per tahun. Sementara itu, Sudan juga berkepentingan memastikan pengoperasian bendungan tidak mengganggu kebutuhan air maupun keselamatan infrastruktur di wilayahnya.
Hingga kini, Mesir, Sudan, dan Ethiopia belum mencapai kesepakatan yang menyelesaikan seluruh perbedaan mengenai pengisian dan pengoperasian bendungan tersebut. Perbedaan kepentingan itu membuat pengelolaan Sungai Nil terus menjadi persoalan diplomatik di kawasan.