Optimisme Publik ke Prabowo Ambruk, SMRC Sebut Indonesia Kian Melenceng ke Arah yang Salah

Optimisme Publik ke Prabowo Ambruk, SMRC Sebut Indonesia Kian Melenceng ke Arah yang Salah

Survei SMRC menunjukkan optimisme publik terhadap arah Indonesia turun menjadi 47,7 persen. Sebanyak 34,3 persen menilai negara bergerak ke arah yang salah.-Foto: Antara-

JAKARTA, Semaraknews.co.id — Dua tahun belum genap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berjalan, keyakinan masyarakat terhadap arah Indonesia sudah kehilangan banyak tenaga. Survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencatat hanya 47,7 persen masyarakat yang menilai Indonesia bergerak ke arah yang benar. Angka ini merosot tajam dibandingkan dengan 83 persen ketika Prabowo-Gibran dilantik pada Oktober 2024.

Penurunan tersebut menjadi sinyal bahwa optimisme publik terhadap jalannya pemerintahan tidak lagi sekuat pada awal masa jabatan. Dalam survei nasional yang berlangsung pada 1-10 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.200 responden, sebanyak 34,3 persen masyarakat menilai Indonesia sedang bergerak ke arah yang salah. Adapun 18 persen lainnya mengaku tidak tahu atau belum bisa menentukan penilaian.

Pendiri SMRC, Saiful Mujani, menilai merosotnya persepsi positif hingga berada di bawah 50 persen merupakan peringatan serius bagi pemerintah. Menurut dia, dukungan masyarakat terhadap arah perjalanan negara merupakan faktor mendasar dalam menjaga legitimasi penyelenggaraan pemerintahan.

"Itu masalah psikologi yang sangat penting. Kita harus punya dukungan untuk eksistensi negara kita dan pelaksanaannya itu di atas 50 persen, karena ini masalah yang sangat fundamental," kata Saiful dalam program Bedah Politik SMRC TV yang dirilis pada Selasa, 13 Oktober 2026.

BACA JUGA:Prabowo Geser Orang-Orang Jokowi, Bersiap Pisah Jalan Politik

Guru besar ilmu politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu juga membandingkan kondisi sekarang dengan pemerintahan sebelumnya. Menurut Saiful, optimisme masyarakat terhadap arah pemerintahan pada tahun kedua Prabowo menjadi yang terendah sejak Indonesia menyelenggarakan pemilihan presiden secara langsung.

Sebagai pembanding, ia menyebut tingkat optimisme publik pada Oktober 2010, ketika Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menjalani periode keduanya, masih mencapai 70 persen.

Persoalannya bukan semata-mata masyarakat semakin pesimistis. Hasil survei SMRC memperlihatkan hubungan yang erat antara penilaian terhadap kinerja Presiden Prabowo dan persepsi mengenai arah perjalanan Indonesia.

Sebanyak 68 persen responden yang tidak puas terhadap kinerja Prabowo menilai Indonesia sedang bergerak ke arah yang salah. Pola serupa terlihat pada kelompok masyarakat yang memandang kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum memburuk.

"Jadi jelas sekali gitu loh ada hubungan yang sangat signifikan antara penilaian pada kinerja Prabowo dengan opini atau penilaian bahwa kita sedang bergerak ke arah yang benar atau ke arah yang salah. Jadi kuncinya ini sumbernya pada kinerja Presiden," tutur Saiful.

Temuan tersebut menempatkan evaluasi terhadap kinerja pemerintah sebagai salah satu faktor penting dalam membaca perubahan persepsi publik. Ketika masyarakat tidak puas terhadap hasil kerja presiden, penilaian mereka terhadap arah negara ikut memburuk.

Tekanan itu juga disebut tidak berhenti pada masyarakat. Saiful menyoroti keluhan sejumlah pemerintah daerah mengenai sentralisasi kekuasaan dan terbatasnya anggaran dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut dinilai mempersempit ruang gerak daerah dalam menjalankan program pembangunan.

Ia mengaitkan persoalan fiskal itu dengan kebijakan pemangkasan anggaran sejak 2025 untuk membiayai program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Menurut Saiful, anggaran yang sudah dialokasikan ke berbagai program membuat ruang fiskal pemerintah semakin terbatas.

"Sekarang fiskalnya itu sudah tidak ada. Kita sudah tidak punya uang untuk bergerak. Yang ada itu adalah sudah diplot semua ke berbagai program yang tidak bisa diubah," ujarnya.

Saiful juga menyoroti kekhawatiran mengenai defisit anggaran serta wacana pencabutan subsidi bahan bakar minyak. Menurut dia, berbagai persoalan tersebut berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat dan memperburuk penilaian mereka terhadap pemerintah.

Yang menjadi perhatian, penurunan optimisme itu disebut mulai menjangkau kelompok yang sebelumnya mendukung Prabowo. Saiful menilai pemerintah perlu membaca perubahan tersebut sebagai peringatan agar segera memperbaiki kinerja dan tata kelola pemerintahan.

"Sekarang yang milih Presiden pun mengatakan kacau ini pemerintahan. Bahkan Indonesia pun sekarang sedang mau masuk jurang, bergerak ke arah yang salah," tegas Saiful.

BACA JUGA:Polemik Ijazah Gibran Memanas, DPR Didesak Buka Angket, Partai Koalisi Masih Main Aman

Ia mengingatkan bahwa pemerintah tidak seharusnya menganggap remeh penurunan persepsi positif masyarakat. Jika tren tersebut berlanjut, kekecewaan publik berpotensi berkembang menjadi penolakan yang lebih luas terhadap jalannya pemerintahan.

"Ini peringatan yang sangat keras. Kalau ini lebih turun lagi berbahaya, Anda (Presiden) paling bertanggung jawab terhadap rusaknya negara ini," ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong belum memberikan tanggapan substantif mengenai temuan tersebut. Wakil Ketua Komisi II DPR itu mengatakan akan mempelajari hasil survei SMRC terlebih dahulu.

"Saya pelajari hasil surveinya dulu," kata Bahtra saat dihubungi pada Selasa.

Upaya meminta tanggapan pemerintah juga telah dilakukan melalui Menteri Sekretaris Negara. Pertanyaan serupa dikirimkan kepada Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso. Namun, hingga berita ini disusun, keduanya belum memberikan jawaban atas pesan yang dikirimkan melalui WhatsApp.

Temukan konten semaraknews.co.id menarik lainnya di Google News

Tag
Share
Berita Lainnya
Berita Terpopuler