JAKARTA, Semaraknews.co.id — Pemerintah punya cara baru untuk memperluas penerimaan negara. Bukan sekadar menaikkan pajak atau mencari sumber pendapatan baru, pemerintah berencana membagikan telepon seluler dan membuka rekening bank bagi masyarakat. Targetnya, aktivitas ekonomi yang selama ini luput dari pencatatan resmi bisa masuk ke dalam sistem digital.
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan rencana tersebut dalam Prasasti Indonesia Policy Forum di Jakarta, Selasa, 13 Oktober 2026. Menurut dia, setiap warga nantinya akan memperoleh ponsel yang dilengkapi akun digital untuk memfasilitasi transaksi sekaligus penyaluran dana.
"Setiap warga akan diberikan ponsel yang dilengkapi akun digital. Seluruh dana akan disalurkan ke akun masing-masing. Melalui mekanisme ini, pemerintah berharap bisa meningkatkan penerimaan negara," kata Hashim.
Rencana itu muncul di tengah persoalan klasik penerimaan negara yang belum sebanding dengan besarnya perekonomian Indonesia. Hashim menyebut rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) masih berada di kisaran 12 persen. Angka tersebut tertinggal dibandingkan dengan Kamboja yang mencapai 18 persen dan Vietnam sebesar 23 persen.
Bagi pemerintah, persoalannya bukan semata-mata ukuran ekonomi Indonesia, melainkan seberapa banyak aktivitas ekonomi yang benar-benar tercatat dalam sistem formal. Hashim menilai sebagian kegiatan ekonomi masih berlangsung di wilayah abu-abu atau gray economy, sehingga belum sepenuhnya terjangkau sistem perpajakan dan administrasi negara.
BACA JUGA:Polemik Ijazah Gibran Memanas, DPR Didesak Buka Angket, Partai Koalisi Masih Main Aman
"Jadi, apa artinya? Artinya, ekonomi kita sebenarnya jauh lebih besar daripada angka yang selama ini tercatat dan diumumkan," ujar Hashim.
Logikanya, semakin banyak transaksi yang tercatat secara digital, semakin besar pula peluang pemerintah mengidentifikasi aktivitas ekonomi yang sebelumnya sulit terpantau. Dengan begitu, perluasan penggunaan rekening dan pembayaran digital diharapkan dapat memperluas basis penerimaan negara tanpa harus semata-mata mengandalkan kenaikan tarif pajak.
Untuk menjalankan rencana tersebut, Hashim mengatakan pemerintah telah menugaskan dua bank, yakni Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), untuk memfasilitasi pembukaan rekening secara gratis. Biaya pembukaan rekening akan ditanggung pemerintah.
Hashim memperkirakan sekitar 30 persen masyarakat Indonesia yang belum memiliki rekening bank dapat masuk ke dalam sistem perbankan formal melalui program tersebut. Rekening itu nantinya juga digunakan untuk menyalurkan bantuan sosial.
Jika terealisasi, program ini tidak hanya menyangkut pembagian perangkat komunikasi atau pembukaan rekening. Pemerintah juga sedang berupaya memperluas jangkauan administrasi ekonominya hingga ke kelompok masyarakat yang selama ini belum terhubung dengan layanan keuangan formal.
Namun, digitalisasi transaksi tidak otomatis membuat seluruh aktivitas ekonomi langsung menjadi objek pajak. Perluasan basis penerimaan tetap bergantung pada jenis kegiatan ekonomi, kemampuan membayar pajak, kepatuhan wajib pajak, serta efektivitas pengawasan.
BACA JUGA:PKB Didesak Buka Angket Gibran, Jalan Menuju Pemakzulan Mulai Dilempar ke DPR
Di sisi lain, keberhasilan program juga akan ditentukan oleh akses masyarakat terhadap jaringan internet, keamanan data pribadi, dan kemudahan menggunakan layanan digital. Tanpa dukungan tersebut, ponsel dan rekening gratis berisiko hanya menjadi fasilitas yang tersedia di atas kertas.
Pemerintah kini menghadapi pekerjaan yang lebih besar daripada sekadar membagikan perangkat dan membuka rekening. Digitalisasi harus mampu membuat aktivitas ekonomi lebih tercatat sekaligus memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Sebab, ekonomi yang masuk ke sistem formal tidak selalu berarti penerimaan negara otomatis meningkat, terutama jika kebijakan tersebut tidak disertai tata kelola dan mekanisme perpajakan yang tepat.