Respons Jokowi soal Petisi UGM dan UII: 'Itu Hak Demokrasi'

Respons Jokowi soal Petisi UGM dan UII: 'Itu Hak Demokrasi'

Jokowi tanggapi petisi UGM dan UII-@jokowi-Instagram

BACA JUGA:Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa PT SCC Naik ke Tahap Penyidikan, KPK Bilang Begini

Presiden Joko Widodo semestinya selalu mengingat janjinya sebagai alumni Universitas Gadjah Mada. ‘Bagi kami almamater kuberjanji setia. Kupenuhi dharma bhakti tuk Ibu Pertiwi. Di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku. Kujunjung kebudayaanmu kejayaan Nusantara.

Alih-alih mengamalkan dharma bhakti almamaternya dengan menjunjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya. Tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai-nilai Pancasila.

Karena itu, melalui petisi ini kami segenap civitas akademika UGM, meminta, mendesak dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden termasuk Presiden sendiri untuk segera kembali pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial.

Kami juga mendesak DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah konkret menyikapi berbagai gejolak politik yang terjadi pada pesta demokrasi elektoral yang merupakan manifestasi demokrasi Pancasila untuk memastikan tegaknya kedaulatan rakyat berlangsung dengan baik, lebih berkualitas, dan bermartabat.


Presiden Jokowi-@jokowi-Instagram

BACA JUGA:Kunjungan Retno ke Menlu Belanda, Membahas Ekonomi dan Isu Palestina

Selain civitas akademika UGM, sejumlah civitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) juga menyampaikan pernyataan atas kondisi polik menjelang Pemilu 2024.

"Indikator utamanya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan yang proses pengambilannya sarat dengan intervensi politik dan dinyatakan terbukti melanggar etika hingga menyebabkan Ketua MK, Anwar Usman diberhentikan," tutur Prof. Fathul Wahid di Auditorium Prof. KH. Kahar Muzakir Kampus UII pada Kamis, 1 Februari 2024.

Temukan konten semaraknews.co.id menarik lainnya di Google News

Tag
Share
Berita Lainnya