Civitas Akademika Unpad Ikut Kritik Pemerintahan Jokowi: 'Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis!'

Civitas Akademika Unpad Ikut Kritik Pemerintahan Jokowi: 'Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis!'

Presiden Jokowi dikriritik oleh Civitas Akademika UNPAD-tangkap layar (Sekretariat presiden)-Youtube

JAKARTA, SEMARAKNEWS.CO.ID - Seluruh Civitas Akademika Universitas Padjadjaran (Unpad) mengungkapkan petisi yang ditujukan kepada Jokowi karena dianggap telah menyimpang di tengah proses demokrasi.

Seruan yang diberi nama 'Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika dan Bermartabat' itu berlangsung di Gerbang Pintu Utama Kampus Dipatiukur, Kota Bandung pada Sabtu, 3 Februari 2024.

Ketua Senat Unpad, Ganjar Kurnia mengungkapkan kekecewaannya dan meminta agar pemerintah tetap berintegrasi terhadap pelaksanaan Pemilu 2024.

BACA JUGA:Respons Jokowi soal Petisi UGM dan UII: 'Itu Hak Demokrasi'

Ganjar Kurnia menilai seharusnya pemerintah harus menjadi pengayon yang baik dalam pelaksanaan Pemilu.

"Negara dan pemerintah beserta aparaturnya harus hadir sebagai pengayom, penjaga, dan fasilitator pelaksanaan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat dengan menjaga jarak yang sama dengan para kontestan pemilu," tutur Ketua Senat Akademik Unpad, Ganjar Kurnia di Kampus Dipatiukur, Kota Bandung pada Sabtu, 3 Februari 2024.

Dia mengajak seluruh masyarakat untuk mengawal Pemilu yang damai dan kondusif.

"Bersama-sama dengan seluruh masyarakat menjaga penyelenggaraan Pemilu 2024 agar kondusif, aman, dan bermartabat serta mengawal hasil penyelenggaraan Pemilu 2024 sampai terbentuknya pemerintahan baru sebagai perwujudan kedaulatan rakyat," ucapnya.


Civitas Akademika UNPAD kritik pemerintahan Jokowi--unpad.ac.id

BACA JUGA:Ahok Resmi Mundur dari Pertamina, Atas Perintah PDIP?

Menurut Ganjar, Pemilu harus dikembalikan sebagai wadah pelaksanaan demokrasi yang sakral dan menciptakan Pemilu yang berintegritas dan mampu meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah.

"Demokrasi harus dikembalikan pada jatidirinya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dengan menegakan aturan main yang adil dan transparan, membuka ruang partisipasi yang substantif bagi publik untuk memperoleh informasi yang dapat diandalkan dalam memberikan suara untuk terciptanya pemilu yang berintegritas dan pulihnya kepercayaan publik kepada pemerintah," ujarnya.

Meski terbilang lambat menyerukan petisi ini, Ganjar Kurnia menyebut bahwa tidak ada kata terlambat untuk mengungkapkan hal yang benar.

"Banyak orang yang bertanya juga kenapa baru sekarang, saya kira untuk menyampaikan sesuatu kan tidak perlu kapan pun bahkan ada hadist yang mengatakan kalau pun besok kiamat kalau memungkinkan hari ini bisa menanam kita tanam saja. Jadi ini tidak ada yang terlambat menurut kita, seperti lari maraton dan estafet lah kita terus menerus melaksanakan ini antar generasi dan sebagainya," pungkasnya.

Temukan konten semaraknews.co.id menarik lainnya di Google News

Tag
Share
Berita Lainnya