Tingkat Kematian Banjir Lahar Dingin di Sumbar Melonjak Naik Jadi 67 Jiwa

Tingkat Kematian Banjir Lahar Dingin di Sumbar Melonjak Naik Jadi 67 Jiwa

Tingkat Kematian Banjir Lahar Dingin di Sumbar Melonjak Menjadi 67 Jiwa-@infosumbar-Instagram

Kehadiran jasadnya yang telah ditemukan dan proses pemakamannya menjadi penanda kesedihan mendalam bagi keluarga dan masyarakat setempat.

Di samping itu, terdapat informasi tambahan mengenai dampak yang dirasakan oleh keluarga yang terkena dampak langsung dari bencana tersebut.

Jumlah keluarga yang terdampak secara signifikan telah tercatat sebanyak 989 keluarga, yang menunjukkan penurunan dari angka sebelumnya yang mencapai 1.543 keluarga.

Sementara itu, jumlah korban yang mengalami luka-luka juga mengalami peningkatan, mencapai angka 44 orang dari sebelumnya 33 orang.

BACA JUGA:Belum Punya Kulkas? Cek Tips Simpan Sayuran Tanpa Menggunakan Kulkas

Para korban ini diketahui berasal dari lima kabupaten/kota yang terdampak bencana banjir lahar dingin Gunung Marapi, yakni Kabupaten Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, Kota Padang, dan Padang Panjang.

Data ini menegaskan bahwa bencana tersebut tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga secara ekonomi dan sosial, menggarisbawahi urgensi dari respons yang cepat dan terkoordinasi dari pihak terkait dalam membantu para korban dan memulihkan kondisi daerah yang terdampak.

"Semuanya masih dalam proses pencarian dan identifikasi, sehingga masih dapat berubah,” ucap Abdul Muhari di Sumbar Kamis, 16 Mei 2024.

Meski demikian, Suharyanto, Kepala BNPB, menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa semua kebutuhan korban dan warga yang terdampak oleh bencana di wilayah Ranah Minang ini akan tercukupi dengan baik.

BACA JUGA:Inara Rusli Sudah Membuka Hati Kembali, Ini Kriteria Pasangan yang Diidamkannya

Ia berharap, hal ini akan terjadi selama masa tanggap darurat berlangsung, yang diperpanjang hingga 14 hari ke depan mulai dari Senin (13/5).

Pendekatan proaktif ini menekankan pentingnya respons yang berkelanjutan dan terkoordinasi dalam menyikapi situasi krisis, menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan bagi masyarakat yang terdampak.

Selain itu, Suharyanto juga menyoroti upaya terus-menerus dalam melaporkan kondisi penanganan dampak bencana hidro-meteorologi kepada Presiden Joko Widodo.

Hal ini pun menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan prioritas secara cepat dan efisien, termasuk dalam hal pencegahan potensi bencana susulan yang perlu diantisipasi dengan cermat.

Temukan konten semaraknews.co.id menarik lainnya di Google News

Tag
Share
Berita Lainnya