PNIB Minta Waspadai Wahabi Hingga HTI, Tumpangi Pilkada Serentak dengan Politisasi Agama dan Terorisme?

JAKARTA, SEMARAKNEWS.CO.ID - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang diselenggarakan pada 27 November 2024 mendatang melibatkan partisipasi masyarakat untuk menentukan siapa calon Gubernur, Walikota dan Bupati yang pantas memimpin daerah.

Ketatnya persaingan antar paslon untuk mendapat dukungan masyarakat tidak mustahil menghalalkan segala cara untuk memenangkannnya. Salah satu yang perlu diwaspadai sejak dini adalah terulangnya fenomena politisasi agama.

Ormas lintas Agama, budaya dan kebhinekaan Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB) tidak bosan mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak menggunakan politik identitas sebagai cara memenangkan dukungan.

Indonesia dengan mayoritas penduduk Muslim merupakan basis dukungan kuat yang diperebutkan.

BACA JUGA:Ketum PNIB Gus Wal Minta Jangan Sampai Slogan Indonesia Emas Berubah Menjadi Indonesia Cemas!

“Kelompok khilafah dan Wahabi yang masih berada di sekeliling kita akan terus berusaha meng-khilafahkan Indonesia dengan menunggangi momentum  momentum, tak terkecuali pemilihan kepala daerah. Mereka akan memprovokasi masyarakat dengan isu pemimpin muslim dan non muslim hingga halal dan haram yang menjadi persyaratan menjadi pemimpin. Ini harus kita waspadai bersama karena menjadi agenda utama mereka memecah belah umat dan merubah Indonesia menjadi Khilafah menurut pemahaman mereka” ungkap Gus Wal selaku kutua umum PNIB.

Ketua Umum PNIB Gus Wal Kecam Politisasi Agama--Istimewa

PNIB berharap pemerintah bersikap tegas pada politisasi Agama yang kerap kali dipakai dalam pemilihan pemimpin. KPU sebagai penyelenggara Pemilu bisa membuat aturan tertulis yang mengatur larangan kampanye isu agama oleh peserta Pilkada.

“Kita sedang memilih pemimpin daerah, bukan pemimpin Agama. Kepala daerah yang terpilih nantinya akan mengayomi semua Agama, budaya dan suku yang ada di wilayahnya. KPU  dan Bawaslu harus bertindak tegas, jangan hanya pasif menerima laporan masyarakat atas aksi SARA dalam program sosialisasi atau kampanye calon kepala daerah. Langsung batalkan calon kepala daerah yang menggunakan isu Agama tanpa harus sibuk berkonsultasi dengan partai pendukungnya. Jangan beralibi itu suara oknum, apa yang disuarakan timsesnya adalah cerminan dari visi misi calon yang diusungnya. Jangan gara-gara Pilkada kita perang saudara atau saling bermusuhan antar sesama pendukung” lanjut Gus Wal.

Pilkada seharusnya disambut dengan suka cita sebagai proses demokrasi. Perbedaan yang ada adalah kekayaan dan anugerah dari Tuhan. Di berbagai negara isu Agama terbukti telah menghancurkan keutuhan negara.

BACA JUGA:Gus Wal Minta Jangan Haramkan Ketupat Hingga Halal Bihalal: Minggat Saja dari NKRI!

“Jangan Suriahkan dan Talibankan Indonesia, Kita Pancasila yang memegang teguh NKRI harga mati. Lawan kelompok sarapatigenah dengan menyadarkan masyarakat bahwa mereka para teroris, wahabi, khilafah hanya berkedok Agama untuk menjalankan agenda menjajah. Jaga desa, jaga kampung dari bahaya laten terosisme dan intolerasi berkedok Agama," terang Gus Wal.

"Jaga kesucian tempat ibadah untuk tidak dijadikan tempat berdakwah politik”, Dukung Penuh Polri TNI dan Densus 88 menjaga stabilitas keamanan dari Terorisme dan dari segala ancaman yang dapat merusak persatuan bangsa." pungkas Gus Wal.