Menteri Pigai Usul Bikin Lapangan Demokrasi Biar Demo Jadi Tertib di Halaman Gedung DPR

JAKARTA, Semaraknews.id – Ada-ada saja memang gaya Menteri HAM Natalius Pigai. Kali ini idenya bukan main, ia mau pemerintah bikin “pusat demokrasi” di halaman kantor pemerintah biar rakyat bisa demo tanpa bikin macet jalan. 

Katanya, gedung-gedung mentereng kayak DPR di Senayan itu kan halamannya luas banget, kenapa tidak dipakai buat nampung ribuan massa?

“Kantor besar seperti DPR RI, halaman luas jangan sampai masyarakat demonstrasi di pinggir jalan, mengganggu kenyamanan orang,” ujar Pigai santai saat meninjau Kanwil Kemenham di Denpasar, Jumat, 12 September 2025.

Pigai membayangkan setiap gedung pemerintah bisa punya arena khusus yang muat 1.000–2.000 orang. Jadi, warga bisa teriak-teriak menyampaikan aspirasi tanpa bikin lalu lintas kocar-kacir.

BACA JUGA:Banjir Bali Bikin Hidup Kocar-Kacir, Gibran Cuma Titip Pesan: Tenang Semua

Lebih jauh, ia ingin pimpinan lembaga juga wajib keluar dari gedung buat menerima langsung jeritan rakyat.

Biar lebih keren, menurut Pigai ide ini bisa diterapkan di pusat maupun daerah. DPRD provinsi, kabupaten, kota—asal punya halaman luas—dipersilakan buka lapak demokrasi. Kalau sempit? Jangan dipaksain, katanya.

Menteri yang doyan lontarin usulan nyeleneh ini bahkan siap bikin aturan resminya.

“Setiap unjuk rasa, siapa pun baik pemerintah, legislatif, yudikatif, atau korporasi, pihak swasta wajib menerima pengunjuk rasa tapi dibuat ruang, ada tempat pusat demokrasi,” ucapnya penuh percaya diri.

BACA JUGA:Gibran Nyekar ke Rumah SBY, Jokowi: Jangan Bayangin Anak Saya Masih Minta Restu

Alasannya klasik, demo itu boleh, tapi jangan mengganggu orang lain. Konstitusi memang menjamin kebebasan berpendapat, kata Pigai, tapi jangan dipakai buat rusuh. “Apabila disertai perbuatan rusuh, merusak fasilitas umum, maka para pelaku tersebut harus diproses hukum,” tegasnya.