Bioskop Jadi Panggung Pemerintah, Amnesty Sebut Video Prabowo Mirip Gaya Rezim Otoriter

JAKARTA, Semaraknews.co.id – Tayangan video capaian pemerintahan Prabowo Subianto yang muncul di layar bioskop sebelum film utama diputar makin bikin gaduh. Alih-alih menambah simpati, justru menuai kritik tajam karena dianggap memaksa penonton menelan propaganda di ruang publik yang mestinya netral.

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, tidak menahan diri. Ia menilai cara pemerintah menyelipkan video di bioskop hanyalah gaya lama ala rezim yang ingin menjejalkan narasi tunggal ke kepala rakyat. “Ini kerap dilakukan negara otoriter dan fasis,” kata Usman saat kepada wartawan, Minggu, 14 September 2025.

Menurut Usman, pemerintah sebaiknya berhenti memutar tayangan semacam ini dan sekalian meminta maaf terbuka. Baginya, itu lebih terhormat ketimbang merendahkan kecerdasan publik dengan sajian visual penuh klaim yang dianggapnya jauh dari realitas.

“Pemerintah mestinya mengevaluasi untuk kembali memperoleh tingkat kepercayaan publik,” ujarnya.

BACA JUGA:Prabowo Mejeng di Layar Bioskop, Warganet Curiga Propaganda, Istana: Itu Hal Lumrah

Nada serupa datang dari akademisi. Asep Suryana, dosen Sosiologi Universitas Negeri Jakarta, mengingatkan efek bumerang dari strategi komunikasi semacam ini.

Alih-alih menumbuhkan legitimasi, justru makin memperlebar jarak kepercayaan publik. “Bukan melakukan evaluasi, justru pemerintah mengintervensi ruang publik dengan sajian yang selama ini menjadi protes keras publik,” kata Asep.

Di sisi lain, isi video itu sendiri memang terdengar bagai katalog prestasi yang mulus tanpa cela. Dalam potongan yang viral di media sosial, Prabowo tampil dengan janji “selalu siap menghapuskan kemiskinan” serta menegaskan program makan bergizi gratis (MBG) sudah berjalan sukses sejak awal tahun.

Data yang disodorkan juga bombastis: 20 juta penerima manfaat MBG, 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih, dan 5.800 SPPG aktif di seluruh Indonesia.

BACA JUGA:Tim Pencari Fakta Kerusuhan Agustus Siap Interogasi TNI-Polri, Jangan Kaget Kalau Aparat Ikut Diseret

Belum selesai, layar bioskop itu juga dijejali angka produksi pangan, antara lain total produksi beras nasional 21,76 juta ton per Agustus 2025, cetak sawah baru 225 ribu hektare, dan ekspor jagung 1.200 ton di awal tahun. Semua dibungkus dengan narasi keberhasilan yang diklaim sebagai bukti nyata kerja pemerintah.

Istana, tentu saja, punya pembelaan. Menteri Sekretaris Negara sekaligus juru bicara Presiden, Prasetyo Hadi, mengatakan tak ada yang salah dengan penggunaan media publik semacam itu. 

“Sepanjang tidak melanggar aturan dan tak mengganggu kenyamanan, keindahan, itu hal yang lumrah,” ucap Prasetyo dalam keterangan tertulis, Minggu, 14 September 2025.

Jadi, buat sebagian publik, pengalaman nonton film di bioskop kini bukan lagi sekadar popcorn dan layar lebar, tapi juga bonus tayangan soft-selling negara. Bedanya, tidak semua penonton merasa ini promosi wajar, banyak yang menyebutnya iklan politik bergaya usang.