Tim Pencari Fakta Kerusuhan Agustus Siap Interogasi TNI-Polri, Jangan Kaget Kalau Aparat Ikut Diseret

JAKARTA, Semaraknews.co.id – Tim Independen Pencari Fakta Kerusuhan Agustus mulai merapikan data yang mereka kumpulkan, tapi jangan salah kira ini cuma kerja-kerja kertas. Mereka serius membuka peluang untuk memanggil aktor negara—termasuk TNI dan Polri—untuk dimintai keterangan.

Idenya adalah kalau mau bikin laporan komprehensif, ya nggak cukup cuma tanya korban atau saksi sipil. Aparat yang berada di lapangan juga harus ikut ngomong.

Komisioner Komnas Perempuan, Sondang Frishka Simanjuntak, yang duduk di tim ini bilang enam lembaga independen nasional bidang HAM sekarang lagi memilah-milah fakta yang sudah mereka kantongi. Jadi, jangan buru-buru berharap ada nama tersangka hari ini. Mereka lagi sibuk menjahit potongan data sebelum masuk ke tahap pemanggilan.

Menurut Sondang, data awal itu kemungkinan besar sudah mulai mengerucut ke sejumlah temuan penting. Nah, siapa yang bakal dipanggil? Bisa siapa saja.

BACA JUGA:Baru Jadi Menteri Keuangan, Purbaya Sudah Dapat Hadiah 55 Persen Sentimen Negatif

“Aktor negara dan non-negara yang akan dimintai keterangan, tergantung hasil penyelidikan yang didapatkan dari pencarian fakta dari berbagai lembaga tersebut,” ujarnya kepada wartawan dari Jakarta, Sabtu, 13 September 2025.

Dengan kata lain, jangan kaget kalau nantinya ada jenderal atau perwira polisi yang juga dipanggil duduk di kursi panas.

Fokus Dugaan Pelanggaran HAM

Sondang menegaskan, tim ini nggak bakal ikut-ikutan membahas isu makar atau wacana politik murahan. Fokus mereka adalah dugaan pelanggaran HAM atau bahkan pelanggaran HAM berat.

“Kalau yang lain seperti dugaan makar, mungkin timnya Presiden yang bisa menemukan itu. Namun, kami fokusnya hanya bagian dugaan pelanggaran HAM dulu,” katanya.

BACA JUGA:Belum Ada Surpres dari Prabowo, Gosip Pergantian Kapolri Masih Sebatas Warung Kopi

Kalau Presiden Prabowo di kemudian hari memang jadi bikin tim investigasi independen versinya sendiri, Sondang juga santai. Baginya, dua tim bisa jalan bareng tanpa perlu rebutan panggung. Tiap tim punya mandat dan jalur masing-masing.

Faktanya, sampai sekarang belum ada tanda-tanda Prabowo membentuk tim investigasi independen. Ide soal tim presiden itu baru sebatas obrolan di meja pertemuan beberapa tokoh bangsa. Bahkan Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra juga bilang, kalaupun tim itu ada, butuh waktu untuk disiapkan.

Sementara Tim Pencari Fakta Kerusuhan Agustus sudah langsung gaspol. “Target kami agar rekomendasi sudah bisa diberikan kepada Presiden dan DPR sebelum akhir tahun ini,” kata Sondang. Jadi, mereka tak mau kerja sekadar formalitas: kalau ada dugaan pelanggaran HAM, mereka siap kawal sampai tuntas.

Memang, hasil akhir dari tim ini nantinya cuma berbentuk rekomendasi, bukan vonis yang bisa bikin siapa pun langsung masuk bui. Tapi jangan salah, rekomendasi tetap punya bobot. Sondang menegaskan, “Kalau misalnya ada dugaan yang mengarah ke pelanggaran HAM atau pelanggaran HAM berat, tentunya kami akan merekomendasikan supaya ada pertanggungjawaban negara terhadap apa yang sudah terjadi. Nanti rekomendasi itu yang kami kawal.”