Anggaran Pertahanan 2026 Turun Jadi Rp187 Triliun, Menhan Ngode ke DPR: Harga Kedaulatan Jangan Ditawar

JAKARTA, Semaraknews.co.id – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengumumkan pagu anggaran Kementerian Pertahanan untuk 2026 disepakati sebesar Rp187,1 triliun.

Angka ini diketok dalam rapat tertutup Komisi I DPR, Selasa, 16 September 2025, dengan Sjafrie didampingi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak.

Sjafrie menegaskan duit sebanyak itu bakal dipakai untuk membayar gaji prajurit di semua matra—dari darat, laut, udara, sampai markas besar—serta kebutuhan Kemenhan.

“(Anggaran) ini dipergunakan untuk kepentingan pembangunan kekuatan TNI, membayar gaji pegawai, kemudian juga untuk kita gunakan dalam rangka kewaspadaan nasional,” ujarnya di Kompleks Parlemen.

BACA JUGA:Kemhan dan TNI Sulap DPR Jadi Markas Tentara, Semua Dijaga Sampai Toilet Ikut Dikuasai

Dari Rp247,5 T Turun Jadi Rp187,1 T

Menariknya, anggaran ini justru lebih kecil dibanding tahun 2025. Kalau tahun ini Kemenhan pegang Rp247,5 triliun, tahun depan bakal turun sekitar Rp62 triliun.

Meski begitu, Sjafrie tetap mengingatkan anggota dewan agar jangan pelit kalau bicara kedaulatan. “Harga kedaulatan tidak bisa dibandingkan dengan anggaran yang kami terima,” tegasnya.

Meski ada penurunan, Kemenhan tetap jadi kementerian dengan alokasi paling jumbo dibanding lembaga negara lainnya. Sjafrie pun memastikan TNI akan terus meningkatkan kesiapan, terutama untuk memenuhi target Trisula Perisai Nusantara—konsep integrasi tiga matra demi menjaga kedaulatan Indonesia.

Penurunan Rp62 triliun tentu bikin alis banyak orang naik. Tapi dengan jargon “harga kedaulatan tidak bisa ditawar”, pesan Sjafrie seakan jelas, walau angka dipangkas, TNI tetap butuh dompet tebal. Publik mungkin hanya bisa berharap, jangan sampai anggaran segede itu habis buat gaji dan jargon, sementara “perisai nusantara” masih bolong kalau diuji nyata.