Rencana Kedatangan Habib Rizieq di Kalimantan Utara Memicu Gesekan, AMAKU Minta Izin Dicabut

JAKARTA, Semaraknews.co.id – Rencana kunjungan Habib Rizieq Shihab (HRS) ke Tarakan, Kalimantan Utara pada Sabtu, 20 September 2025 buat memimpin Tabligh Akbar dan aksi solidaritas untuk Palestina memantik penolakan keras dari Aliansi Masyarakat Adat Asli Kalimantan Utara (AMAKU) yang khawatir acara itu bakal memantik konflik sosial.

AMAKU tidak menolak acara keagamaan itu sendiri, tetapi keberadaan tokoh yang kontroversial dinilai berpotensi menciptakan gesekan di masyarakat.

“Itu memang kegiatan keagamaan yang kami dukung. Yang kami tolak adalah beliau ini, Habib Rizieq,” ujar perwakilan AMAKU, Agustinus Amos, kepada wartawan, Rabu, 17 September 2025. Pernyataan itu merangkum posisi mereka, acara boleh saja, tapi sosok yang datang dianggap bermasalah.

Alasan penolakan bukan sekadar selera politik. Agustinus menunjuk rekam jejak HRS yang sering dikaitkan dengan paham radikalisme dan intoleransi, kekhawatiran yang menurutnya sering dipicu oleh pernyataan publik HRS di media. 

BACA JUGA:Eks Wakapolri Dofiri Muncul di Istana, Sinyal Reshuffle Prabowo Makin Kencang

“Paham radikalisme kemudian juga intoleransi yang kita lihat di media sering digaungkannya, dan ini keresahan dari kami masyarakat,” kata Agustinus. 

Dari perspektif AMAKU, yang rentan adalah kohesi sosial setempat, daerah yang plural berisiko terpecah jika momen keagamaan berubah menjadi arena adu sikap ekstrem.

Sebagai langkah nyata, AMAKU sudah melayangkan surat ke sejumlah pihak berwenang, mulai dari Kapolda, Gubernur Kaltara, sampai Kementerian Agama. Mereka meminta izin kegiatan dicabut dan kehadiran HRS dibatalkan.

Ancaman tindakan juga dilontarkan jika HRS tetap nekat datang. “Kalau Rizieq tetap nekat hadir, maka kami Aliansi akan melakukan pergerakan agar beliau juga tidak sampai masuk ke Kaltara,” tegas Agustinus. Nada tegas itu memperlihatkan kesiapan AMAKU menggunakan aksi massa sebagai jalan terakhir bila opsi administratif tak membuahkan hasil.

BACA JUGA:Istana Siapkan Reshuffle Episode Baru, Siapa Duduki Kursi Panas Menko Polkam dan Menpora?

Di sisi lain, panitia acara lewat Aliansi Solidaritas Kaltara untuk Palestina mencoba meredam isu. Sekretaris panitia, Ahmad Irwan, membantah kabar bahwa kegiatan ini untuk melantik anggota FPI atau tujuan lain yang bukan substansi acara.

“Kami sih tidak ada kegiatan seperti ini. Infomasinya dari mana? Itu kan tidak bisa dijadikan pegangan,” jelas Ahmad, menepis kabar yang beredar. Ia mengakui hak warga untuk menolak, tetapi memperingatkan agar penolakan tak melampaui batas hukum.

“Menjadi permasalahan apabila mereka nanti akan melakukan persekusi, melakukan penghadangan. Nah itu kan sudah melanggar hukum, ya masa kita tinggal diam,” kata Ahmad.

Pernyataan itu juga membuka kemungkinan eskalasi di lapangan: panitia siap menjaga jalannya acara, tetapi berharap aparat penegak hukum bertindak netral dan tegas.