Masyarakat Sipil dan Tenaga Kesehatan Diusulkan Masuk Tim Investigasi Keracunan Makanan Bergizi Gratis

SEMARAKNEWS.CO.ID - Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah kembali jadi sorotan usai maraknya kasus keracunan massal di berbagai daerah.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menilai penyelidikan kasus ini tidak bisa dilakukan setengah hati. Ia pun mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) melibatkan masyarakat sipil serta tenaga kesehatan dalam keanggotaan tim investigasi keracunan MBG.

“Kalau hanya diisi birokrat dan ahli teknis, perspektifnya bisa terbatas. Kehadiran masyarakat sipil di tim investigasi penting agar hasil penyelidikan lebih objektif, berdasarkan fakta-fakta empiris,” ujar Charles di Kompleks DPR

BGN Bentuk Tim Investigasi Kasus Keracunan MBG

BACA JUGA:Alasan Mahfud MD Tolak Tawaran Jadi Menko Polkam di Kabinet Prabowo-Gibran

Rencana pembentukan tim investigasi BGN disampaikan langsung oleh Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang. Menurutnya, tim ini akan beranggotakan 5–6 orang yang berasal dari kalangan ahli gizi, ahli kimia, ahli farmasi, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Kami memang sedang menggodok nama-nama. Nantinya tim ini akan kami turunkan langsung ke lokasi kejadian untuk mempercepat proses investigasi,” kata Nanik melalui sambungan telepon, Senin (22/9/2025).

Jika biasanya penyelidikan kasus keracunan yang dilakukan BPOM butuh waktu 1–2 minggu, BGN menargetkan investigasi bisa dipangkas hanya tiga hari.

Kasus Keracunan MBG Terus Bertambah

BACA JUGA:Primaya Hospital Bekasi Timur Resmikan Cardiovascular Center dan Perkuat Brain & Spine Center

BGN mencatat hingga September 2025, total ada 4.711 orang korban keracunan akibat mengonsumsi menu MBG dengan 45 kasus tersebar di berbagai daerah.

Namun, data ini berbeda dengan catatan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Per 14 September 2025, JPPI mencatat 5.360 kasus keracunan MBG, dan jumlahnya melonjak menjadi 6.452 kasus per 21 September 2025.

“Kenaikannya tajam sekali. Saya tidak tahu apakah ini sudah masuk kategori kejadian luar biasa atau belum,” kata Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, saat audiensi dengan Komisi IX DPR di Senayan, Jakarta.

Usulan Charles Honoris: Libatkan Masyarakat Sipil dan Tenaga Kesehatan

Charles Honoris menekankan bahwa pembentukan tim investigasi harus transparan agar hasilnya bisa dipercaya publik. Menurutnya, masyarakat sipil yang independen bisa memberi pandangan berbeda dan mengawal agar tidak ada konflik kepentingan dalam penyelidikan.

Selain itu, keterlibatan tenaga kesehatan dan ahli gizi juga dianggap penting. Pasalnya, kasus keracunan makanan tidak hanya soal unsur kimia, tetapi juga berkaitan dengan pola penyajian, kebersihan, serta kandungan gizi pada menu MBG.

“Kami ingin tim investigasi ini bekerja dengan pendekatan multidisiplin, sehingga penyebab keracunan bisa benar-benar terungkap,” kata politisi PDIP tersebut.

Harapan untuk Perbaikan Program MBG

Program Makanan Bergizi Gratis sejatinya dibuat untuk meningkatkan kualitas gizi pelajar dan masyarakat. Namun, kasus keracunan yang terus bermunculan membuat program ini dipertanyakan efektivitas dan standarnya.

Dengan adanya tim investigasi yang melibatkan berbagai pihak, diharapkan penyebab utama keracunan bisa segera ditemukan.

Hasil penyelidikan ini nantinya bisa menjadi dasar perbaikan kualitas makanan, standar higienitas, hingga mekanisme distribusi menu MBG.

“Pada akhirnya, kita ingin program MBG tetap jalan karena ini program baik. Tapi harus dipastikan aman dan tidak menimbulkan korban lagi,” tutup Charles.