Janji Manis Menkeu Purbaya: Dana Transfer Daerah Berpotensi Naik 2026, tapi Ada Syarat Ketat!

SEMARAKNEWS.CO.ID - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan angin segar bagi para kepala daerah di seluruh Indonesia.

Ia menjanjikan peluang kenaikan Dana Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026 mendatang.

Namun, Purbaya menegaskan, tambahan anggaran ini tidak akan diberikan secara otomatis, melainkan bergantung pada kualitas pengelolaan keuangan daerah masing-masing.

Janji tersebut disampaikan Purbaya di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10/2025), sekaligus menjawab keresahan sejumlah pemerintah daerah terkait pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) tahun ini terutama DKI Jakarta yang diketahui mengalami pemangkasan terbesar.

“Saya sudah janji dengan Pak Gubernur dan pemerintah daerah lain, kalau ekonomi membaik, arahnya akan berbalik. Tahun depan akan terlihat lebih cepat,” ujar Purbaya dengan nada optimistis.

BACA JUGA:Pemerintah Pertimbangkan Penghapusan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Masih Menunggu Kajian dan Verifikasi Data

Pemotongan DBH Jakarta Paling Besar di Indonesia

Purbaya tidak menampik bahwa pemangkasan DBH Jakarta menjadi sorotan publik karena nilainya mencapai Rp 15 triliun, jauh melampaui provinsi lain seperti Jawa Barat (Rp 2,4 triliun), Jawa Timur (Rp 5,7 triliun), dan Jawa Tengah (Rp 1,5 triliun).

Namun, ia menegaskan kebijakan ini bukan bentuk ketidakadilan, melainkan hasil dari prinsip proporsionalitas fiskal.

“Kalau lihat dari proporsional semakin besar, pasti semakin besar kepotongannya. Kira-kira begitu, sederhana itu. Itu kan semacam pukul rata berapa persen ini, dan dilihat juga kebutuhan daerahnya,” jelas Purbaya.

Menurutnya, daerah dengan kontribusi besar terhadap penerimaan negara secara alami juga akan menanggung potongan yang lebih besar, karena keseimbangannya diukur dari kapasitas fiskal dan kebutuhan pembangunan daerah.

Langkah Sementara untuk Jaga Keseimbangan APBN

Lebih lanjut, Purbaya menyebut pemangkasan DBH ini bersifat sementara sebagai langkah penyesuaian terhadap kondisi ekonomi nasional yang tengah berfluktuasi akibat tekanan global. Ia memastikan Jakarta masih memiliki ketahanan fiskal yang kuat, sehingga tidak akan terguncang meskipun menerima potongan besar.

“Kalau ekonomi menunjukkan tanda-tanda pemulihan dan penerimaan pajak meningkat, pemerintah pusat akan meninjau ulang pemotongan tersebut dan mulai mengembalikan dana ke daerah,” tutur Purbaya.

Namun, ia memberi catatan penting: pengembalian dana hanya akan dilakukan jika daerah terbukti disiplin dan efisien dalam belanja publik.

“Kalau lebih, saya akan redistribusi lagi ke daerah. Tapi dengan syarat tadi, belanjanya jangan banyak yang melenceng-melenceng,” tegasnya.

BACA JUGA:Getaran Gempa Bumi Dahsyat Sulawesi Utara Terasa Sampai Aceh, BMKG Beri Peringatan

Efisiensi di Balai Kota Jakarta

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Pramono, mengaku pihaknya sudah mengambil langkah-langkah penyesuaian. Pemprov DKI kini fokus melakukan efisiensi, terutama pada belanja non-prioritas.

“Yang jelas hal-hal efisiensi yang dilakukan yang berkaitan misalnya perjalanan dinas, kemudian anggaran-anggaran yang bukan menjadi prioritas utama, termasuk makan minum,” ujar Pramono.

Ia menambahkan, penghematan ini dilakukan agar program prioritas seperti transportasi publik, pelayanan kesehatan, dan pendidikan tetap berjalan tanpa gangguan meski dana DBH dipotong signifikan.

Ujian Integritas dan Transparansi Daerah

Kebijakan pemotongan dan janji pengembalian dana ini pada dasarnya menjadi ujian integritas pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah pusat ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang ditransfer benar-benar digunakan untuk program produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Bagi Purbaya, transparansi dan tata kelola keuangan daerah merupakan fondasi penting dalam mewujudkan fiskal yang berkelanjutan dan stabil.

“Kami ingin memastikan APBN tetap seimbang, tapi daerah juga tetap bisa menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik dengan optimal,” pungkasnya.