Kabar Gembira! Arab Saudi Ubah Aturan Umrah 2025, Kini Bisa Pakai Visa Apa Saja!

SEMARAKNEWS.CO.ID - Kabar gembira datang dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Pemerintah Kerajaan kini memperkenalkan perubahan besar dalam aturan umrah di mana ibadah umrah dapat dilakukan dengan semua jenis visa yang sah, bukan hanya visa umrah khusus seperti sebelumnya.

Artinya, siapa pun yang memasuki wilayah Arab Saudi dengan visa wisata, transit, kerja, atau visa keluarga, kini memiliki kesempatan untuk menunaikan ibadah umrah selama berada di Tanah Suci.

Langkah reformasi besar ini merupakan bagian dari program ambisius “Visi 2030” Arab Saudi, yang bertujuan memperluas sektor wisata religi, meningkatkan inklusivitas, dan mempermudah pengalaman spiritual umat Muslim dari seluruh dunia.

Dari Visa Wisata hingga Kerja, Semua Bisa Umrah

BACA JUGA:Link Nonton Drakor A Hundred Memories, Dua Kondektur Bus Cantik Jalin Persahabatan dan Kisah Cinta Segitiga yang Rumit

Kebijakan ini menjadi angin segar bagi umat Muslim internasional, terutama bagi mereka yang sebelumnya harus mengajukan visa umrah khusus melalui agen resmi. Kini, prosesnya lebih fleksibel dan mudah, tanpa mengorbankan aspek keamanan dan ketertiban ibadah.

Menurut laporan Travel and Leisure (8 Oktober 2025), reformasi ini berfokus pada digitalisasi, efisiensi prosedur, dan kemudahan akses bagi jemaah.

Berikut detail aturan umrah dengan semua jenis visa:

Jenis Visa yang Berlaku untuk Umrah:

• Visa turis elektronik (e-visa)

• Visa kerja

• Visa transit

• Visa kunjungan pribadi

• Visa keluarga

Batas Waktu Masuk dan Keluar:

• Jemaah harus masuk ke Arab Saudi paling lambat 13 April 2026,

• Dan meninggalkan wilayah kerajaan paling lambat 29 April 2026.
  Setelah tanggal tersebut, akses ke tempat-tempat suci untuk ibadah umrah akan dibatasi, terutama menjelang musim haji.

Pendaftaran Umrah Kini Lebih Mudah Lewat Platform Digital Nusuk

BACA JUGA:GAC Indonesia Resmi Perkenalkan AION UT di GIIAS Bandung 2025, Mobil Listrik Urban Cerdas dengan Sentuhan Gaya Eropa

Untuk memastikan perjalanan umrah tetap tertib dan terorganisir, pemerintah Arab Saudi mengharuskan jemaah melakukan reservasi melalui platform digital “Nusuk” portal resmi yang dirancang untuk menyederhanakan seluruh proses ibadah umrah.

Melalui Nusuk, jemaah dapat:

• Memesan hotel yang sudah dikonfirmasi sesuai aturan,

• Mengatur transportasi lokal yang terdaftar resmi,

• Mendapatkan izin khusus untuk salat di Rawdah Al Sharifah, area paling suci di Masjid Nabawi, Madinah.

Semua izin kini dikelola secara digital melalui aplikasi Nusuk Masar, yang menjadi syarat wajib bagi seluruh jemaah internasional.

Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah Arab Saudi dalam memodernisasi sistem pelayanan haji dan umrah agar lebih efisien dan ramah pengguna.

Lonjakan Jemaah Umrah di 2025, Bukti Reformasi Berhasil

Menurut laporan Arab News (1 Agustus 2025), sejak dimulainya musim umrah tahun ini, lebih dari 1,2 juta jemaah dari 100 negara telah melaksanakan umrah di Arab Saudi.

Data Kementerian Haji dan Umrah menunjukkan:

• Terjadi lonjakan 30% jumlah pemegang visa umrah dibanding tahun sebelumnya,

• Penerbitan visa meningkat 27%,

• Dan sudah ada lebih dari 4.200 kerja sama resmi antara penyedia layanan domestik dan agen perjalanan internasional.

Kenaikan ini menandakan reformasi umrah 2025 berhasil meningkatkan minat wisata religi global, sekaligus memperkuat posisi Arab Saudi sebagai pusat spiritual dunia Islam.

Bagian dari Visi 2030: Umrah Lebih Inklusif, Efisien, dan Ramah Jemaah

Langkah memperluas akses visa ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan strategi besar dalam program Visi 2030 — proyek nasional Arab Saudi untuk diversifikasi ekonomi dan modernisasi sektor wisata religi.

Dengan memperbolehkan umrah menggunakan visa apa pun, Arab Saudi ingin menghapus hambatan birokrasi dan mendorong lebih banyak umat Muslim berkunjung ke Tanah Suci, baik untuk beribadah maupun menjelajahi warisan budaya Islam.

Selain itu, penerapan sistem digital melalui platform Nusuk juga membuktikan komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem pelayanan haji dan umrah yang modern, transparan, dan aman.