Prabowo Sindir Pejabat yang Sibuk Habiskan Anggaran Akhir Tahun, Tegaskan Efisiensi Jadi Prioritas Pemerintah!

SEMARAKNEWS.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto menyoroti kebiasaan lama para pejabat di Indonesia yang kerap menghabiskan anggaran menjelang akhir tahun.

Menurutnya, fenomena ini sudah menjadi tradisi setiap kali memasuki bulan November, di mana banyak pejabat justru sibuk mencari kegiatan tambahan agar sisa anggaran bisa dihabiskan sebelum tahun anggaran berakhir.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Senat Terbuka, Pengukuhan Mahasiswa Baru dan Wisuda Sarjana - Dies Natalis Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) Tahun 2025, yang disiarkan melalui kanal YouTube Gerindra TV, Sabtu (18/10/2025).

“Biasanya sudah mulai November, pejabat menghabis-habiskan uang, mencari kegiatan untuk anggaran dihabiskan,” kata Prabowo disambut tawa para peserta acara.

BACA JUGA:Jelang Nataru 2025-2026, Pemerintah Beri Diskon Tiket Pesawat! Ini Rincian PPN yang Ditanggung Negara

Proyek Dadakan Demi Serapan Anggaran

Prabowo secara tegas menyindir perilaku sebagian pejabat yang membuat proyek tambahan secara mendadak hanya agar dana terserap sepenuhnya sebelum tutup tahun anggaran.

Ia menggambarkan, dalam banyak kasus, pejabat yang menyadari masih memiliki sisa anggaran akan segera memanggil timnya untuk menyiapkan kegiatan baru secara cepat, meski tak selalu mendesak atau berdampak besar bagi publik.

“Bisa aja, sudah ada anggarannya, beliau panggil nanti tim beliau, panggil anak buahnya, ‘ayo bikin proyek, bikin proyek, bikin proyek’,” ujar Prabowo menirukan gaya bicara para pejabat di lapangan.

Fenomena ini, kata Prabowo, menunjukkan bahwa disiplin pengelolaan anggaran masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal perencanaan program sejak awal tahun agar tidak terjadi tumpukan kegiatan di akhir tahun yang justru menurunkan efektivitas belanja negara.

Efisiensi Besar-Besaran Jadi Arah Baru Pemerintahan

Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah kini tengah melakukan efisiensi besar-besaran di berbagai kementerian dan lembaga negara.

Langkah ini mencakup pemangkasan kegiatan yang dianggap tidak prioritas, seperti perjalanan dinas ke luar negeri yang tidak penting, acara seremonial, hingga perayaan ulang tahun kementerian.

“Saya kira tiap kementerian enggak perlulah bikin upacara perayaan ulang tahun kementerian, cukup sederhana saja,” tegas Prabowo.

BACA JUGA:Cek Biaya Pembuatan Sertifikat Tanah BPN Lewat HP: Begini Langkah Mudahnya!

Menurutnya, efisiensi tersebut bisa menghemat anggaran negara hingga sekitar Rp300 triliun, yang nantinya dapat dialihkan untuk program program yang lebih produktif dan langsung menyentuh kepentingan rakyat, seperti kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan.

Langkah ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memastikan anggaran negara benar-benar digunakan secara tepat sasaran dan transparan, bukan hanya sekadar untuk memenuhi serapan di laporan akhir tahun.

Menkeu Purbaya Siap Tarik Anggaran Tak Terserap

Mendukung arahan Presiden Prabowo, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pihaknya akan memantau langsung penyerapan anggaran di kementerian dan lembaga besar yang serapannya belum optimal.

Ia bahkan menyebut akan melakukan “tur keliling” ke beberapa kementerian untuk membantu mempercepat proses penyerapan agar anggaran tidak menumpuk di akhir tahun.

“Tadi saya izin ke Pak Presiden, bulan depan saya akan mulai beredar di kementerian-kementerian yang besar, yang penyerapan anggarannya belum optimal. Kita akan coba lihat, kita akan bantu,” ujar Purbaya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Namun, Purbaya juga memberi sinyal tegas: anggaran yang tak terserap hingga batas waktu tertentu bisa saja ditarik kembali ke kas negara agar bisa digunakan untuk sektor lain yang lebih membutuhkan.

Langkah ini disebut sebagai bagian dari kebijakan pengendalian fiskal agar pengelolaan APBN tetap sehat dan efisien.

Pengawasan dan Reformasi Birokrasi Jadi Kunci

Pernyataan Prabowo dan Purbaya ini memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memerangi kebiasaan boros dan tidak efisien di tubuh birokrasi.

Pemerintah berupaya membangun budaya baru yang menekankan akuntabilitas, efisiensi, dan hasil nyata dari setiap pengeluaran negara.

Selain itu, langkah-langkah ini juga merupakan bagian dari reformasi birokrasi nasional, yang menuntut setiap kementerian dan lembaga untuk lebih transparan, hemat, serta berorientasi pada pelayanan publik.