Manfaat Fiskal dan Sosial dari Elektrifikasi Transportasi: Studi IISF 2025

Oleh karena itu, desain fiskal yang tepat sangat diperlukan agar transisi energi ini dapat menekan subsidi BBM sekaligus mempercepat elektrifikasi transportasi nasional.

BACA JUGA:ICE BSD Borong Dua Penghargaan Bergengsi, Jadi Pusat Konvensi Paling Modern di Indonesia

Dari sisi industri, Deputi Koordinator Sekretariat Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Dimas Muhamad, menegaskan bahwa hilirisasi bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai inovasi.

Menurutnya, industri baterai dan kendaraan listrik Indonesia harus bertransformasi dari ketergantungan sumber daya alam menuju penguatan riset, teknologi, dan kreativitas manusia.

Sementara itu, Direktur Asia Tenggara Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), Gonggomtua Sitanggang, menyoroti potensi besar elektrifikasi transportasi publik.

Ia menyebut elektrifikasi bus dapat memangkas biaya operasional hingga 30 persen dan mengurangi beban subsidi bahan bakar, yang pada akhirnya dapat memperluas cakupan layanan transportasi publik dan menekan biaya perjalanan masyarakat.

BACA JUGA:GIIAS Makassar 2025 Siap Digelar, Hadirkan Teknologi Otomotif Terkini dan Pengalaman Interaktif Bagi Pengunjung

ITDP mencatat, penerapan elektrifikasi di kota besar seperti Jakarta memiliki rasio manfaat-biaya (BCR) hingga 2,4 — yang berarti setiap Rp1 biaya menghasilkan Rp2,4 manfaat ekonomi dan sosial, termasuk efisiensi energi dan peningkatan kualitas udara.

Dari sisi pelaku industri, perwakilan Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI), R. Hanggoro Ananta, menekankan bahwa keberhasilan transisi kendaraan listrik akan menciptakan efek berganda terhadap ekonomi nasional. Menurutnya, langkah menuju nol emisi juga membuka jalan menuju ekonomi hijau yang mandiri dan inovatif. AISMOLI kini menaungi lebih dari 57 perusahaan, mencakup manufaktur, komponen, hingga konversi sepeda motor listrik. Ekosistem ini diproyeksikan mampu menyerap lebih dari 150 ribu tenaga kerja baru pada tahun 2030 seiring peningkatan adopsi kendaraan listrik di Indonesia.

Diskusi di IISF 2025 menegaskan bahwa percepatan transisi kendaraan listrik memerlukan kolaborasi lintas sektor — antara pemerintah, lembaga riset, pelaku industri, lembaga keuangan, dan masyarakat. Dari sisi fiskal, kebijakan ini berpotensi mengurangi beban subsidi bahan bakar fosil dan menata ulang struktur insentif agar lebih efisien. Dari sisi publik, transisi ini dapat menurunkan biaya mobilitas dan meningkatkan kualitas udara. Sedangkan dari sisi industri, elektrifikasi mendorong terciptanya rantai pasok baru dan lapangan kerja hijau yang memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

Elektrifikasi transportasi menjadi simbol perubahan paradigma pembangunan nasional — dari ekonomi berbasis konsumsi energi menuju ekonomi berbasis inovasi dan keberlanjutan. Melalui IISF 2025, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk memastikan bahwa transisi energi bukan hanya lebih bersih, tetapi juga lebih adil, mandiri, dan menyejahterakan.