TPNPB Beberkan Alasan Tembak Pilot Asal Amerika Serikat di Yahukimo

JAKARTA, Semaraknews.id – Polemik pengangkatan sejumlah komisaris di perusahaan pelat merah yang belakangan dikaitkan dengan orang-orang dekat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menuai sorotan. Di tengah kritik tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari justru menilai keberadaan komisaris tetap memiliki peran penting dalam mengawal arah kebijakan pemerintah di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Qodari, yang sebelumnya pernah menjabat Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE), mengatakan komisaris tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga dapat membawa sudut pandang baru ke dalam perusahaan karena berasal dari latar belakang yang berbeda.

“Kalau bicara pengalaman saya di Pertamina Hulu Energi, kami bisa membantu juga untuk melihat alternatif-alternatif solusi,” ujar Muhammad Qodari di Jakarta, Sabtu, 4 Juli 2026.

Ia melanjutkan, “Karena kami datang dari latar belakang yang berbeda, kami datang dari luar, sebetulnya ada perspektif yang baru yang bisa dibawa ke dalam perusahaan di mana kami menjadi komisaris.”

Pernyataan tersebut disampaikan Qodari sebagai respons atas ramainya pembahasan mengenai penunjukan sejumlah komisaris BUMN yang dinilai memiliki kedekatan dengan lingkaran pemerintahan.

BACA JUGA:TNI Pastikan Kasus Kolonel Aktif di Korupsi MBG Tak Diambil Alih Puspom

Salah satu nama yang menjadi perhatian publik ialah Mufi Budi Ananda, asisten pribadi Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, yang diangkat sebagai Komisaris PT Krakatau Posco. Selain itu, terdapat Gina Febriyanti Ginting, relawan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden 2024, yang dipercaya menjadi Komisaris PT Pertamina Retail.

Menurut Qodari, penunjukan komisaris merupakan praktik yang lazim dilakukan, baik di perusahaan milik negara maupun perusahaan swasta.

Ia mengklaim keberadaan komisaris dapat memberikan manfaat melalui fungsi pengawasan sekaligus menyumbangkan ide dan gagasan bagi perusahaan.

Qodari juga meyakini individu yang dipilih menjadi komisaris umumnya telah memiliki pengalaman, baik di organisasi, pemerintahan maupun sektor swasta. Pengalaman tersebut, menurut dia, menjadi bekal untuk menghadirkan perspektif baru dalam menjalankan fungsi pengawasan di BUMN.

BACA JUGA:TNI Pastikan Kasus Kolonel Aktif di Korupsi MBG Tak Diambil Alih Puspom

Bahkan, Qodari menyebut syarat utama menjadi komisaris tidaklah rumit.

“Pertama, akal sehat, yang kedua, niat baik,” ujar Qodari.

Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan agar proses pengangkatan pejabat di lingkungan BUMN tetap mengedepankan profesionalisme dan kompetensi.