Golkar Bunyikan Alarm, Indonesia Disebut Sudah Darurat Korupsi Gara-gara OTT Kepala Daerah Tak Ada Habisnya

JAKARTA, Semaraknews.co.id – Gelombang operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah dinilai bukan lagi sekadar deretan kasus hukum, melainkan sinyal bahwa Indonesia tengah menghadapi situasi yang lebih serius. Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung bahkan menyebut kondisi tersebut telah memasuki fase darurat korupsi.

“Saya kira sudah sampai pada tahap situasi darurat korupsi,” kata Doli dalam keterangan tertulis, Minggu, 5 Juli 2026.

Menurut Doli, maraknya kepala daerah yang kembali terjerat kasus korupsi menunjukkan para pejabat belum juga mengambil pelajaran dari rentetan OTT yang terjadi sebelumnya. Ia mempertanyakan mengapa masih ada kepala daerah yang nekat melakukan praktik korupsi meski risiko hukum sudah sangat jelas.

“Atau sudah kehilangan sensitivitas dan lupa akan tanggung jawab kepada rakyat?” ujarnya.

Bagi Doli, kondisi tersebut menjadi sinyal perlunya evaluasi menyeluruh terhadap proses rekrutmen hingga pencalonan kepala daerah. Menurutnya, persoalan korupsi tidak cukup diselesaikan melalui penindakan semata, tetapi harus dimulai dari perbaikan sistem yang melahirkan para pemimpin daerah.

“Evaluasi total sistem rekrutmen dan pencalonan Kepala Daerah dengan sangat sungguh-sungguh,” katanya.

BACA JUGA:Pramono Siapkan Lahan Raksasa untuk Sekolah Rakyat, Jakarta Bidik Tampung 1.000 Siswa Miskin

Ia juga mengingatkan keberhasilan pemberantasan korupsi tidak seharusnya diukur dari banyaknya pejabat yang ditangkap aparat penegak hukum. Tolok ukur sesungguhnya, kata Doli, adalah ketika praktik korupsi tidak lagi terjadi.

“Indikator keberhasilan pemberantasan korupsi jangan dilihat dari banyaknya pejabat yang ditangkap, tetapi justru tercapainya situasi zero corruption, tidak ada lagi pejabat yang korupsi,” ujarnya.

Menurut Doli, Indonesia membutuhkan ekosistem baru dalam pemberantasan korupsi. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada penguatan penegakan hukum, tetapi juga dimulai dari pembenahan berbagai regulasi yang masih membuka celah terjadinya tindak pidana korupsi.

“Yang memungkinkan terciptanya peluang untuk terjadinya praktik korupsi,” katanya.

Selain itu, ia menilai pembangunan budaya antikorupsi dan kesadaran hukum masyarakat harus berjalan beriringan dengan reformasi sistem.

“Saya kira kita tidak bisa main-main lagi. Ini sudah sangat sangat serius,” tegas Doli.

BACA JUGA:TPNPB Beberkan Alasan Tembak Pilot Asal Amerika Serikat di Yahukimo