Kepala Daerah Terus Dicokok KPK, DPR Siap Pangkas Kekuasaan Biar Korupsi Tak Makin Liar
Minggu 05-07-2026,14:00 WIB
DPR mengkaji revisi kewenangan kepala daerah setelah maraknya kasus korupsi. Dede Yusuf menilai kekuasaan absolut memicu rasuah.-Foto: Antara-
ICW mencatat praktik korupsi tersebut paling banyak terjadi melalui modus jual beli jabatan serta penyelewengan proyek pengadaan barang dan jasa, dua pola yang terus berulang dalam berbagai perkara yang menjerat kepala daerah di Indonesia.
Temukan konten semaraknews.co.id menarik lainnya di Google News
- Tag
- Share
-