MBG Bikin Mitra Jadi Tumbal, DPR Ikut Geram. Negara Punya Program, Rakyat Disuruh Nanggung?

JAKARTA, Semaraknews.co.id — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto justru menyisakan unek-unek dari para mitra pelaksana di lapangan. Di hadapan Komisi IX DPR, Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Forum Investor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengaku selama ini lebih sering menjadi pihak yang memikul beban ketika program bermasalah.

Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN Syawaludin Aweng menilai pola kemitraan yang berjalan saat ini jauh dari kata adil. Menurutnya, mitra diminta menyediakan hampir seluruh kebutuhan operasional, tetapi ketika muncul persoalan, justru mereka yang pertama kali menjadi sasaran kesalahan.

“BGN hanya memiliki program, seluruh fasilitas kami yang sediakan. Tetapi, ketika ada persoalan, kami yang disalahkan,” kata Syawaludin dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi IX DPR, Selasa, 14 Juli 2026.

Ia menjelaskan, kondisi serupa juga terjadi ketika persoalan berasal dari pengelola dapur atau SPPG. Meski mitra hanya berperan menyediakan sarana dan prasarana, dampak dari masalah tersebut tetap berujung kepada mereka.

Syawaludin turut menyinggung pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sempat menyebut mitra BGN sebagai maling. Menurutnya, ucapan itu kemungkinan besar muncul karena informasi yang diterima Presiden tidak menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan.

BACA JUGA:Insiden 2024 Terkuak Lagi, Vlogger Korea Diam-diam Jadi Korban Pelecehan Sang Mantan

“Kami datang ke sini untuk meminta keadilan. Tolong, proses kemitraan didudukkan sejajar,” ujarnya.

Nada serupa juga disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris. Ia mengaku prihatin melihat kondisi yang dihadapi para mitra dan investor yang selama ini telah mendukung pelaksanaan program MBG.

Charles menegaskan mitra tidak semestinya terus-menerus dijadikan kambing hitam setiap kali muncul persoalan. Menurutnya, akar masalah justru berada pada tata kelola program yang perlu segera dibenahi.

“Saya berkomitmen Bapak-Ibu tidak boleh dirugikan, negara harus mencari solusi,” kata politikus PDI Perjuangan itu.

Komisi IX DPR pun mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pelaksanaan MBG agar tujuan utama program untuk meningkatkan kualitas gizi anak benar-benar tercapai, tanpa mengorbankan pihak yang menjadi pelaksana di lapangan.

“Tidak boleh rakyat dirugikan, tetapi program ini juga tidak boleh dipaksakan berjalan dengan desain seperti ini,” ujar Charles.