MBG Mau Tembus Daerah Konflik, BGN Gandeng TNI-Polri dan Gereja Demi Anak Tak Kebagian Lapar

JAKARTA, Semaraknews.co.id – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai memutar otak agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak berhenti di wilayah yang aman saja. Daerah-daerah rawan konflik kini masuk dalam daftar prioritas, meski pemerintah masih merancang mekanisme khusus agar distribusi makanan tetap bisa menjangkau anak-anak yang tinggal di kawasan tersebut.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan skema penyaluran untuk wilayah konflik masih terus dimatangkan. Sejumlah uji coba bahkan telah dilakukan dengan melibatkan TNI dan Polri, termasuk memanfaatkan fasilitas umum seperti gereja sebagai titik distribusi makanan bergizi.

“Misalnya program Makan Bergizi Gratis bagi anak-anak di daerah rawan konflik. Mekanismenya sedang kami pikirkan,” ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Juli 2026.

Menurut dia, pendekatan tersebut ditempuh agar anak-anak di pelosok maupun wilayah yang tengah menghadapi konflik tidak kehilangan hak memperoleh asupan gizi yang layak. Karena itu, BGN mulai menguji berbagai pola distribusi yang dinilai paling memungkinkan diterapkan di lapangan.

BACA JUGA:BMKG Rilis Cuaca Jakarta 29 Juli: Ada Potensi Anomali yang Wajib Diwaspadai Hari Ini

“Ada beberapa uji coba yang sudah kami lakukan bersama jajaran TNI dan Polri dengan memanfaatkan fasilitas gereja dan tempat lainnya. Anak-anak di seluruh Indonesia, khususnya yang berada di daerah rawan konflik maupun wilayah terpencil, juga harus mendapatkan akses terhadap perbaikan gizi,” katanya.

Tak hanya berkutat pada jalur distribusi, BGN juga tengah membedah ulang kualitas menu MBG. Sudaryono mengatakan lembaganya akan menggandeng Kementerian Kesehatan untuk menyusun formulasi menu yang lebih tepat sasaran.

Sebelum 5 Agustus 2026, BGN berencana mengumpulkan berbagai masukan dari ahli gizi, dokter anak, dokter spesialis gizi klinis, hingga para pakar lain. Hasil diskusi itu akan menjadi dasar penyusunan kandungan gizi, komposisi menu, sekaligus strategi pemberian makanan di daerah dengan angka stunting yang masih tinggi.

“Kami ingin lebih banyak mendengar masukan dari para ahli gizi mengenai stunting, menu, kandungan gizinya, termasuk metode yang paling tepat diterapkan di daerah yang memiliki angka stunting sangat tinggi,” ujar Sudaryono.

Di sisi lain, sorotan publik terhadap minimnya operasional dapur MBG di Papua juga diakui menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Sudaryono mengatakan layanan di kawasan timur Indonesia memang belum merata dan masih membutuhkan percepatan.

BACA JUGA:Pendaftaran TKA 2026 Resmi Dibuka, Kemendikdasmen Ubah Jadwal Ujian dan Tambah Durasi Pengerjaan

Menurut dia, persoalan serupa tidak hanya terjadi di Papua, tetapi juga di sejumlah wilayah lain seperti Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Pemerintah telah memetakan daerah-daerah yang membutuhkan perhatian lebih agar perluasan layanan MBG bisa dilakukan secara bertahap.

“Papua, Nusa Tenggara Timur, kemudian Maluku, semuanya sudah kami petakan. Kami ingin memperbaiki daerah-daerah yang memang paling penting dan paling mendesak untuk segera dibenahi,” tuturnya.