APBD Dipangkas, Pramono Putar Otak! Bangun Jakarta Tanpa Duit Daerah

JAKARTA, Semaraknews.co.id — Pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat ternyata memaksa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencari jalan lain untuk membiayai pembangunan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengklaim sejumlah proyek strategis ibu kota kini justru dibangun tanpa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pramono mengatakan pemerintah daerah mulai mengandalkan skema pembiayaan kreatif atau creative financing agar pembangunan tetap berjalan meski ruang fiskal semakin sempit.

“Banyak sekali proyek yang sekarang kami bangun tidak menggunakan APBD,” kata Pramono saat menghadiri silaturahmi DPRD DKI Jakarta bersama anggota DPR RI dan DPD RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta, Kamis, 30 Juli 2026.

Ia mencontohkan Taman Bendera Pustaka sebagai salah satu proyek yang dibangun sepenuhnya tanpa menggunakan dana APBD.

“Itu adalah taman yang dibangun sepenuhnya tanpa APBD, sepenuhnya,” ujarnya.

Contoh lain adalah pembangunan Taman Semanggi yang menelan anggaran sekitar Rp135 miliar. Menurut Pramono, proyek tersebut juga tidak menggunakan dana APBD sedikit pun.

BACA JUGA:Elektabilitas Prabowo Ambruk, Alarm 2029 Makin Nyaring! Pengamat Minta Kabinet Disikat Habis Sebelum Terlambat

Selain taman, Pramono menyebut jalur penghubung bawah tanah di Bundaran HI yang menghubungkan sejumlah gedung dengan Stasiun MRT Bundaran HI juga dibangun tanpa membebani kas daerah.

“Kemarin saya meresmikannya. Itu sepenuhnya tidak menggunakan dana APBD,” katanya.

Proyek dengan nilai terbesar, lanjut Pramono, adalah pembangunan pedestrian deck di kawasan Dukuh Atas. Infrastruktur itu dirancang menghubungkan enam moda transportasi sekaligus, yakni LRT Jakarta, LRT Jabodebek, KRL Commuter Line, Kereta Bandara, Transjakarta, dan Transjabodetabek.

“Biayanya kurang lebih Rp355 miliar, sepenuhnya tidak menggunakan APBD,” ungkapnya.

Menurut Pramono, berbagai proyek tersebut dapat direalisasikan melalui skema pembiayaan kreatif, antara lain memanfaatkan koefisien lantai bangunan (KLB) serta kerja sama dengan pihak swasta.

BACA JUGA:Prabowo Guyur Tukin TNI, Prajurit Senyum Lebar, Publik Bertanya Prioritas Negara ke Mana?

Strategi itu dijalankan setelah pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah, termasuk dana bagi hasil (DBH) untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp15 triliun pada Januari lalu. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus mencari sumber pembiayaan alternatif agar pembangunan tidak terhenti.