Anggaran MBG Nyelonong ke Pos Pendidikan, DPR Minta Pemerintah Setop Mulai 2027

“Struktur ini memperlihatkan adanya jarak yang terlalu besar antara angka makro anggaran pendidikan dengan kapasitas lembaga yang secara langsung menjalankan fungsi pendidikan,” ujar Esti.

Dengan kata lain, angka Rp820,9 triliun memang terlihat gagah ketika dipajang dalam dokumen anggaran. Tetapi kalau sekolah rusak masih ada, guru belum sejahtera, fasilitas pendidikan di daerah 3T masih tertinggal, dan kualitas pembelajaran belum beranjak signifikan, publik tentu berhak bertanya uang sebesar itu sebenarnya sedang bekerja untuk siapa.

Esti menilai tambahan anggaran pendidikan pada 2027 semestinya diarahkan untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang selama ini belum tuntas. Mulai dari kesejahteraan guru, fasilitas pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, sekolah rusak, sarana dan prasarana yang belum memadai, sampai percepatan pemulihan pendidikan di wilayah yang terdampak bencana.

“Besarnya alokasi anggaran tahun 2027 harus mampu menjawab berbagai pekerjaan rumah pendidikan yang belum terselesaikan. Karena PR pemerintah untuk sektor pendidikan masih banyak,” tuturnya.

Pada akhirnya, persoalan anggaran pendidikan bukan sekadar soal apakah angkanya naik atau turun. Yang lebih penting adalah apakah duit yang disebut sebagai anggaran pendidikan benar-benar sampai kepada urusan pendidikan. Sebab kalau hampir sepertiga pos pendidikan dipakai untuk MBG, sementara sekolah masih sibuk dengan berbagai pekerjaan rumahnya, wajar kalau publik mulai bertanya apakah yang sedang dibesarkan itu anggaran pendidikan atau sekadar angka di atas kertas.