80 Sekolah Elite Dicoret dari MBG, 6 Juta Data Dobel dan Rp311 Miliar Balik ke Kas Negara

JAKARTA, Semaraknews.co.id — Program makan bergizi gratis atau MBG ternyata masih punya pekerjaan rumah yang lumayan panjang. Badan Gizi Nasional (BGN) kini menyisir ulang daftar penerima program tersebut dan menemukan sejumlah data serta penyaluran anggaran yang perlu dibereskan.

Hasil penyisiran itu membuat sekitar 80 sekolah swasta elite di berbagai daerah dikeluarkan dari daftar penerima MBG. Sekolah-sekolah yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan makan siswanya secara mandiri dinilai tidak lagi perlu mendapatkan jatah program pemerintah.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan evaluasi dilakukan dengan memeriksa kembali sekolah-sekolah yang selama ini menerima MBG. Dari proses tersebut, BGN menemukan sejumlah sekolah swasta yang dianggap tidak membutuhkan bantuan makan bergizi dari negara.

“Kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elite, saya kira tidak membutuhkan MBG. Nah, itu juga beberapa sudah ada berapa ya? 80-an sekolah se-Indonesia yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kemudian kita keluarkan untuk tidak diberikan MBG,” kata Sudaryono dalam keterangan resmi pada Sabtu, 29 Agustus 2026.

Sekolah berasrama juga ikut masuk radar evaluasi. Sudaryono menyebut SMA Taruna Nusantara dan sekolah Kemala Bhayangkari sebagai contoh lembaga pendidikan yang turut diperiksa karena memiliki sistem pendidikan berasrama.

BACA JUGA:MK Cabut Pasal Penghinaan Pemerintah, Kritik Warga Tak Lagi Bisa Dipidana Sembarangan

“Termasuk sekolah seperti Taruna Nusantara, kemudian Kemala Bhayangkari, itu kan sekolah-sekolah berasrama,” ujarnya.

Status penerima MBG untuk sekolah-sekolah tersebut, kata Sudaryono, sudah diperbarui. Masyarakat dapat mengecek daftar tersebut melalui Radar MBG dengan memasukkan nama sekolah yang ingin diperiksa.

Namun urusan sekolah elite ternyata baru satu bagian dari masalah. BGN juga menemukan data penerima manfaat yang tercatat lebih dari sekali. Jumlahnya bahkan mencapai sekitar 6 juta penerima yang datanya tumpang tindih.

Salah satu bentuk data ganda itu terjadi ketika seorang siswa tercatat sebagai santri di pesantren sekaligus masuk sebagai siswa SMP. Kalau satu orang masuk dua daftar, anggaran tentu ikut berpotensi menghitung orang yang sama dua kali. Administrasi pun harus kembali diajak kerja bakti.

“Jadi ada data ganda itu semua kita sisir, itu ada sekitar 6 jutaan,” kata dia.

BGN tidak berhenti pada data penerima. Penyaluran uang ke dapur MBG juga ikut diperiksa. Dari penyisiran tersebut, ditemukan 414 dapur yang sudah menerima dana meski belum beroperasi.

BACA JUGA:Sehari Usai Demo DPR, Tentara Masih Nongkrong di Slipi, Jalanan Belum Aman

Dana untuk ratusan dapur tersebut kemudian ditarik kembali. BGN menyatakan uang sebesar Rp311 miliar telah dikembalikan ke kas negara.