Nusron Mundur dari Golkar di Tengah Badai KPK, Partai Bilang Sudah Lama, Publik Keburu Curiga

“Soal itu, kami sudah lama berdiskusi dengan Pak Bahlil dari tahun lalu. Jadi selebihnya mengenai itu lebih baik tanyakan kepada Pak Bahlil selaku ketua umum,” ujar Nusron di gedung DPR, Jakarta, Senin, 21 September 2026.

Mantan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu juga memilih tetap menjadi kader biasa Golkar. Ia tidak menjelaskan alasan di balik pilihannya tersebut.

Mengenai penyelidikan KPK, Nusron hanya memberikan jawaban singkat.

“Posisi kami menghormati dan mengikuti proses yang ada.”

Di sisi lain, struktur internal Golkar ternyata belum langsung berubah setelah pengunduran diri tersebut diumumkan. Seorang pengurus pusat Golkar yang ditemui Tempo di Kompleks Parlemen pada Senin, 21 September 2026, mengatakan nama Nusron masih tercantum sebagai Ketua DPP Bidang Keagamaan dan Kerohanian dalam surat keputusan kepengurusan periode 2024-2029.

BACA JUGA:Prabowo Mau Sekolah Gratis sampai Kuliah, Kemenag Bilang Bagus tapi Duit Negara Jangan Sampai Megap-megap

Nusron juga disebut masih berada dalam grup WhatsApp yang digunakan para pengurus DPP Golkar untuk berkomunikasi sehari-hari. Jadi secara politik sudah mundur, secara dokumen masih ada. Begitulah kadang birokrasi bekerja, keputusan bisa lebih cepat daripada surat keputusannya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung membenarkan bahwa nama Nusron masih tercantum dalam struktur kepengurusan. Menurut Doli, perubahan struktur membutuhkan proses dan tidak bisa dilakukan seketika.

Perubahan struktur itu nantinya juga akan mencakup pembaruan status pengurus yang merangkap jabatan di daerah maupun pengurus yang telah meninggal dunia. Karena itu, pergantian Nusron tidak berdiri sendiri dalam agenda restrukturisasi Golkar.

Doli mengatakan perombakan struktur bukan semata-mata dilakukan untuk mencari pengganti Nusron. Ia memperkirakan struktur kepengurusan baru Golkar akan diumumkan Bahlil pada akhir September 2026.

“Organisasi ini punya mekanisme dan periode tertentu dalam melakukan konsolidasi, termasuk pergantian antarwaktu. Itu biasanya enam bulan atau setahun sekali. Kan, enggak mungkin hari ini orang mundur, besok terbit SK baru,” ujar Doli melalui sambungan telepon pada Senin, 21 September 2026.

Namun, pengunduran diri Nusron tetap memunculkan tafsir di luar lingkaran partai. Pengajar dan peneliti politik melihat waktu pengumuman tersebut sebagai sesuatu yang menarik untuk diperhatikan, terutama karena bersamaan dengan penyelidikan KPK terhadap dugaan suap di ATR/BPN.

Pakar komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menduga keputusan Golkar menyampaikan pengunduran diri Nusron berkaitan dengan upaya menjaga citra partai. Ia juga mengaitkannya dengan potensi dampak politik terhadap Golkar setelah kasus tersebut menyeret sejumlah nama yang memiliki hubungan dengan partai.

Salah satu tersangka, Fahd A. Rafiq, diketahui berstatus sebagai Ketua Bidang Hubungan Ormas Golkar.

Jamiluddin juga melihat pelepasan jabatan Nusron dari struktur partai bisa memiliki konsekuensi politik apabila nantinya terjadi perombakan kabinet. Menurut dia, langkah tersebut masih memungkinkan posisi kepala badan pertanahan tetap ditempati kader Golkar.