Bintang untuk Nasi, Tapi Siapa yang Mengawasi? Aplikasi Rating MBG Mulai Dipersoalkan

JAKARTA, Semaraknews.co.id — Badan Gizi Nasional (BGN) sedang menyiapkan aplikasi khusus untuk menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Nantinya, guru dan kepala sekolah bisa memberi penilaian terhadap makanan sekaligus layanan yang diberikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Rencana tersebut disampaikan Kepala BGN Sudaryono saat membuka webinar literasi bagi kepala sekolah penerima MBG pada Selasa, 15 September 2026. Konsepnya kurang lebih seperti memberi bintang kepada pengemudi ojek online. Bedanya, yang dinilai kali ini bukan abang ojol, melainkan dapur yang memasok makanan untuk anak-anak sekolah.

“Nantinya kami akan memberikan semacam aplikasi kepada bapak dan ibu kepala sekolah, seperti di ojek online, yang kemudian bisa memberi bintang, kasih catatan terhadap dapur,” ujar Sudaryono dalam keterangan tertulisnya.

Lewat aplikasi itu, sekolah nantinya dapat memberikan penilaian mengenai kualitas makanan, ketepatan waktu distribusi, serta berbagai aspek pelayanan MBG lainnya. Menurut Sudaryono, sistem rating tersebut dibutuhkan agar pemerintah bisa lebih mudah mengetahui persoalan yang muncul di lapangan.

Para kepala sekolah juga diminta tidak sungkan memberikan penilaian. Pemerintah, kata Sudaryono, justru membutuhkan lebih banyak masukan dari sekolah sebagai penerima layanan MBG.

“Kami ingin lebih banyak mendapatkan masukan,” ucap Sudaryono.

Masalahnya, memberi bintang ternyata jauh lebih mudah daripada memastikan keluhan benar-benar ditangani. Rencana aplikasi rating tersebut pun mulai mendapat sorotan dari DPR.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh menilai sistem penilaian memang dapat digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan MBG. Namun, menurut dia, pemerintah harus memastikan setiap laporan tidak berakhir sebagai angka di layar aplikasi.

BACA JUGA:HUT ke-81 TNI Batal Digelar di Monas, Prajurit Sibuk Urus Bencana

“Tindak lanjutnya harus disiapkan secara matang. Jangan sampai masukan dari masyarakat terbuang sia-sia,” ujar Nihayatul, Selasa, 22 September 2026.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu meminta pemerintah membangun mekanisme yang memastikan setiap keluhan sekolah diterima, diverifikasi, lalu ditindaklanjuti. Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah persoalan terlanjur membesar.

“Jangan menunggu sampai persoalannya menjadi besar,” kata dia.

Sejak MBG berjalan pada awal 2025, persoalan program tersebut memang tidak cuma berkutat pada apakah makanan terasa enak atau tidak. Kritik juga bermunculan terkait kualitas makanan dari dapur, ketepatan waktu pengiriman, variasi menu, kebersihan, hingga keamanan pangan.

Karena itu, Nihayatul menilai setiap kritik yang masuk seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.