JAKARTA, SEMARAKNEWS.CO.ID - Ekonom dari Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, menganggap bahwa tambahan anggaran pupuk bersubsidi senilai Rp14 triliun.
Pemerintah berpotensi menurunkan harga beras karena dapat memangkas ongkos produksi petani.
Dalam pandangannya, upaya untuk menurunkan harga beras melalui peningkatan alokasi pupuk bersubsidi lebih diutamakan.
Dengan keyakinan bahwa hal ini dapat mengurangi harga pokok produksi petani dan pada akhirnya menurunkan harga gabah di tingkat petani.
BACA JUGA:Inilah Keppres Hak Cuti Bersama ASN Tahun 2024
Menurut Gunawan, penambahan dana untuk pupuk bersubsidi dapat menjadi solusi efektif karena memfokuskan pada aspek produksi dan memastikan kesejahteraan petani.
Dengan demikian, dia menyatakan keyakinannya bahwa penurunan harga beras di pasar tidak akan mengganggu petani, sebaliknya dapat memberikan dampak positif pada tingkat produksi dan keuntungan petani.
Dalam perbandingan dengan pendekatan lain, Gunawan mencatat bahwa menurunkan harga beras melalui impor besar-besaran beras oleh pemerintah bisa berisiko merugikan petani.
Menurutnya, melimpahnya pasokan beras impor dapat menyebabkan penurunan harga beras, tetapi petani mungkin akan mengalami kerugian.
"Kita memang perlu melindungi konsumen dari kenaikan harga beras. Akan tetapi, penurunan harga beras akibat pasokan beras impor yang melimpah akan merugikan petani," ungkap Gunawan.
Dia menjelaskan bahwa petani menghadapi kerugian karena harga gabah kering baik panen (GKP) maupun giling (GKG) masih tinggi. Sebagai contoh, di Sumatera Utara,
Gunawan menyebutkan bahwa harga rata-ratanya berada di kisaran Rp6.180-Rp6.588 per kilogram, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara pada Desember 2023.
Dalam konteks ini, Gunawan menyoroti kenaikan nilai GKG dan GKP di tingkat petani selama periode tersebut, yang naik dalam kisaran 5,41-9,89 persen baik secara bulanan maupun tahunan.
BACA JUGA:Gugatan Sensasional Bank DKI vs Waskita Beton Precast, Konflik Konversi Utang Rp745,85 M