Klaim tentang keterlibatan gaji komisaris PT Timah dalam kasus korupsi ini telah memicu reaksi keras dari berbagai kalangan masyarakat.
Banyak juga yang telah menuntut transparansi yang lebih besar lagi dalam pengelolaan gaji di perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) serta adanya peningkatan pengawasan dari pihak yang berwenang.
Nurul Huda, seorang aktivis anti-korupsi, mengatakan, "Kasus ini hanya mencerminkan sebuah pola yang lebih luas di mana elite bisnis memanfaatkan posisi mereka untuk keuntungan pribadi. Reformasi yang tegas dan tindakan hukum yang adil harus diambil untuk memberikan efek jera dan membersihkan sektor publik dari praktik korupsi".
Bahwa DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) telah menegaskan mereka akan melakukan pada penyelidikan secara mendalam lagi terkait pada klaim ini.
Mereka telah berkomitmen untuk dapat memastikan bahwa pada keadilan terwujud dan tindakan yang telah diperlukan diambil untuk dapat mengatasi pada masalah ini secara tuntas.
Pada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) juga telah berjanji untuk dapat memberikan dukungan secara penuh dalam penyelidikan ini.