JAKARTA, SEMARAKNEWS.CO.ID - Golkar mengatakan bahwa KPU sampai saat ini masih pantas dipekerjakan karena tidak ada status yang dilanggar olehnya.
Hal ini dijelaskan karena sebentar lagi kita akan memasuki masa pilkada serentak tahun 2024 ini.
Hal tersebut dikatakan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
BACA JUGA:Tambang Emas di Gorontalo Longsor, Total 124 Orang yang Menjadi Korban
"Ya selama tidak ada yang dilanggar, ya masih berlanjut sampai sekarang," ujar Airlangga yang juga Menko Perekonomian dijumpai di Istana Kepresidenan Selasa 9 Juli 2024.
Ketua partai Golkar tersebut juga mengatakan bahwa pelanggaran etik yang dilakukan Hasyim Asy'ari sudah mendapatkan konsekuensi pemberhentian tetap dari jabatan Ketua merangkap anggota KPU RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Sebelumnya, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD menyoroti kualitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) usai pemberhentian tetap Hasyim Asy'ari sebagai ketua oleh DKPP RI terkait kasus asusila.
Melalui akun X pribadi-nya, Mahfud menilai jajaran KPU RI saat ini tidak layak menjadi penyelenggara Pilkada Serentak 2024.
BACA JUGA:Promo Alfamidi 'Hemat Satu Pekan' 8-14 Juli 2024, Nikmati Kesempatan Beli 2 Gratis 1!
"Secara umum KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pulkada November mendatang. Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK. Pilpres dan Pilleg 2024 sebagai hasil kerja KPU sekarang sudah selesai, sah, dan mengikat," ucap dia dalam akun X pribadinya.
Tak hanya itu saja bahkan Mahfud MD mengatakan bahwa adanya info A1 yang mengabarkan kesewenangan pejabat KPU.
Di antaranya, setiap komisioner KPU saat ini memakai tiga mobil dinas mewah, menyewa jet secara berlebihan, serta fasilitas lain.
English Version :
BACA JUGA:Ada-Ada Aja! Niat Ngelamar Kerja Malah Data Pribadi Disalahgunakan HRD Buat Pinjol
JAKARTA, SEMARAKNEWS.CO.ID - Golkar said that the KPU is still worthy of being employed because no status has been violated by him.