Fenomena ini sejatinya bukan barang baru. Di era Presiden Jokowi, pernah juga ada pejabat yang mundur karena merasa gagal. Misalnya, Sigit Priadi Pramudito, Dirjen Pajak yang mundur pada 2015 karena target pajak tak tercapai. Lalu ada Djoko Sasono, Dirjen Perhubungan Darat, yang mundur usai gagal mengurai kemacetan parah di libur Natal dan Tahun Baru 2015–2016.
Kalau ditarik benang merahnya, mundurnya pejabat publik di Indonesia bisa dibilang jarang terjadi karena kesadaran moral atau kelemahan kinerja. Tapi ketika itu muncul di era awal Prabowo—mulai dari keponakan Presiden, pendakwah terkenal, hingga menteri—publik jadi punya tontonan politik yang lebih dramatis. Dan tak jarang, drama itu lahir bukan dari kebijakan, melainkan dari lidah yang tergelincir.