JAKARTA, Semaraknews.co.id – Nepal lagi-lagi bikin heboh panggung politik Asia. Perdana Menteri K.P. Sharma Oli terpaksa menyerah setelah gelombang demonstrasi besar-besaran yang dimotori generasi Z (Gen Z) mendesak dirinya turun. Demo yang awalnya damai pada Senin, 8 September 2025, meletus jadi kerusuhan di Kathmandu, Pokhara, sampai Itahari.
Hanya sehari berselang, Oli angkat tangan. “Saya mengundurkan diri segera,” kata Oli dalam pernyataan tertulis pada Selasa, 9 September 2025, dikutip dari The Times of India.
Menurut laporan Al Jazeera, pemicu utamanya bukan sekadar isu teknis pemerintahan, melainkan rasa muak publik melihat keluarga elite penguasa hidup mewah di tengah rakyat Nepal yang masih miskin. Jurang antara si kaya dan si miskin makin nganga, sampai akhirnya rakyat benar-benar enggak tahan.
Gelombang protes itu kemudian berubah bentuk, dari sekadar teriak-teriak di jalan, menjadi serangan ke simbol-simbol kekuasaan. Menurut laporan NDTV, rumah sejumlah politisi ikut dibakar massa. Yang jadi korban amarah bukan cuma kediaman Ketua Partai Nepali Congress Sher Bahadur Deuba, tapi juga Presiden Ram Chandra Paudel, mantan PM Pushpa Kamal Dahal, sampai Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak. Bahkan sebuah sekolah milik Menteri Luar Negeri Arzu Deuba Rana pun hangus.
BACA JUGA:Aksi Jalanan Sepi, Mahasiswa Janji Gerakan Masih Hidup Meski Cuma di Medsos
Setelah Oli, Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak ikut menyatakan mundur. Massa Nepal kini menuntut empat hal: pembubaran parlemen, pengunduran diri massal anggota parlemen, penangguhan pejabat yang memerintahkan tembakan ke demonstran, dan pemilu baru secepatnya.
Bayangan Nepal di Cermin Indonesia
Skenario itu bikin kita di Indonesia agak garuk-garuk kepala. Dua pekan sebelum Nepal terbakar, pada 25 Agustus 2025, Jakarta dan sejumlah kota juga diguncang aksi besar. Massa menuntut DPR dibubarkan karena gaji anggota dewan kelewat manis—tembus Rp100 juta per bulan.
Lalu tragedi pecah pada 28 Agustus 2025. Affan Kurniawan, pengemudi ojek online, tewas terlindas kendaraan taktis Brimob di tengah kericuhan depan gedung DPR. Nama Affan langsung melekat jadi simbol perlawanan rakyat yang “ditindas” negara.
Aksi makin kencang, tuntutan pun membengkak. Selain soal tunjangan pejabat, massa mendesak aparat berhenti represif. Ada pula desakan agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit mundur. Awal September, mahasiswa masih sempat turun ke Senayan untuk mengingatkan pemerintah soal 17+8 Tuntutan Rakyat.
BACA JUGA:Kisruh Ferry Irwandi, Menhan Lempar Kasus ke Panglima TNI
Tapi setelah itu? Jalanan mereda. Api perlawanan kelihatan seperti padam—meski para aktivis bilang, gerakan masih ada, cuma sedang cari bentuk baru.
Kenapa di Nepal Bisa, di Sini Kok Susah?
Menurut peneliti PARA Syndicate, Lutfia Harizuandini, kondisi politik Indonesia bikin mustahil aksi massa langsung menjatuhkan rezim. Sebab, Prabowo Subianto kebetulan memimpin koalisi supergemuk: lebih dari 80 persen kursi DPR ada di kantong pemerintah.
“Lebih dari 80 persen kursi yang melemahkan check and balance tapi memperkuat eksekutif,” ujar Lutfia kepada wartawan Jumat, 12 September 2025.
Artinya, jangan harap ada oposisi yang bisa jadi sekutu demonstran. Di parlemen, hampir semua partai sudah masuk “meja makan” kekuasaan. Ditambah lagi, Prabowo punya backing penuh dari aparat keamanan dan militer. Demo Agustus kemarin jadi bukti, begitu massa ribut, pasukan langsung dikerahkan habis-habisan.
BACA JUGA:Tim Reformasi Polri Disetujui Prabowo, Upaya Biar Polisi Tak Lagi Gagah-Gagahan di Jalanan