SEMARAKNEWS.CO.ID - Suasana di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, pada Selasa (7/10/2025) pagi terlihat jauh lebih sibuk dari biasanya.
Deretan mobil dinas berpelat merah memenuhi halaman, menandakan ada agenda besar yang sedang berlangsung.
Satu per satu kepala daerah dari berbagai penjuru Indonesia turun dari kendaraan mereka, bersiap memasuki ruang rapat utama di Gedung Kemenkeu.
Mereka datang untuk menghadiri pertemuan penting dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, membahas isu yang belakangan jadi sorotan, yakni pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) yang dianggap terlalu besar dan memberatkan keuangan daerah.
18 Gubernur Hadir, Termasuk Bobby Nasution
BACA JUGA:Presiden Prabowo Lantik Benjamin Paulus Jadi Wamenkes, Akhmad Wiyagus Sebagai Wamendagri
Dalam pertemuan tersebut, sekitar 18 gubernur hadir mewakili provinsinya masing-masing, termasuk Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution, yang juga menantu Presiden Joko Widodo.
Namun kali ini, kedatangannya bukan untuk acara seremonial, melainkan untuk menyampaikan keluhan serius.
Menurut Bobby, pemotongan dana TKD sangat mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program-program pembangunan, terutama yang sudah direncanakan sejak awal tahun.
Usai pertemuan, Menkeu Purbaya memberikan tanggapan santai namun penuh makna.
“Kalau dia (para gubernur) mah minta semuanya ditanggung saya,” ujarnya sambil tersenyum.
Namun di balik senyumnya, Purbaya menegaskan pentingnya melihat kondisi fiskal nasional dan kemampuan APBN, terutama di tengah perlambatan ekonomi yang terjadi dalam sembilan bulan pertama tahun 2025.
“Itu normal, permintaan normal. Tapi kan kita hitung kemampuan APBN seperti apa. Apalagi ini 9 bulan pertama kan ekonominya melambat. Naik turun, tapi cenderung turun terus. Jadi kalau diminta sekarang, pasti saya enggak bisa,” katanya tegas.
Keluhan dari Kaltara hingga Aceh
BACA JUGA:Tolak Usulan Gubernur, Menkeu Purbaya Ogah Pusat Tanggung Gaji ASN Daerah, Ini Alasannya
Dalam forum tersebut, berbagai kepala daerah menyuarakan masalah masing-masing. Salah satu yang menonjol datang dari Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Menurut Purbaya, ia mendengar langsung keluhan bahwa di wilayah tersebut belum ada jembatan penghubung antarwilayah, sehingga warga Kaltara lebih banyak memenuhi kebutuhannya dari Malaysia ketimbang dari wilayah Indonesia sendiri.
“Pemprov Kaltara butuh sekitar Rp150 miliar,” ungkap Purbaya.
Ia menambahkan akan segera berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk mencari solusi infrastruktur agar akses ekonomi warga Kaltara bisa lebih baik.