SEMARAKNEWS.CO.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akhirnya buka suara menanggapi keluhan sejumlah kontraktor yang mengaku kesulitan mendapatkan bahan baku material setelah penutupan tambang galian C di Parungpanjang, Kabupaten Bogor.
Penutupan tambang tersebut merupakan bagian dari program penataan lingkungan dan pengendalian dampak sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan di kawasan padat penduduk.
Keluhan muncul karena beberapa proyek infrastruktur di wilayah Bogor, termasuk pembangunan Jalan Bojonggede–Kemang (Bomang) yang bernilai sekitar Rp31 miliar, mengalami hambatan akibat kelangkaan material seperti batu dan pasir.
Bahkan, proyek tersebut terancam tertunda karena kontraktor kesulitan mendapatkan pasokan quarry untuk pengecoran jalan.
Menanggapi hal itu, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa keputusan untuk menutup tambang tidak bisa dilihat hanya dari kepentingan pelaku usaha konstruksi semata.
BACA JUGA:Prabowo Janji Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun: Kita Kuat, Uang Kita Ada!
Menurutnya, kebijakan publik harus memperhatikan kepentingan masyarakat luas, terutama warga yang terdampak langsung oleh aktivitas tambang.
“Kalau kontraktor mengeluh pasti ada, tapi kan ada wilayah lain yang buka. Jadi bukan hanya di situ saja. Kami kalau hanya dengar keluhan satu orang tanpa mempertimbangkan keluhan orang lain, kan tidak adil jadi pemimpin,” ujar Dedi
Pernyataan ini menegaskan sikap Dedi sebagai pemimpin yang tidak ingin hanya fokus pada percepatan pembangunan fisik, melainkan juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekologis dari aktivitas tambang di wilayah Jawa Barat.
Dilema Antara Beton dan Warga
Dedi Mulyadi tidak menampik bahwa penutupan tambang menimbulkan dilema besar antara kelangsungan proyek infrastruktur dan perlindungan warga serta lingkungan sekitar.
Ia menyebut banyak warga di kawasan Bogor Barat yang selama ini mengeluhkan dampak negatif dari aktivitas pertambangan, mulai dari polusi udara, kerusakan jalan akibat truk tambang, hingga gangguan kesehatan akibat debu yang ditimbulkan setiap hari.
“Ini bukan soal proyek saja, tapi soal kehidupan warga. Kita tidak bisa terus-menerus mengorbankan lingkungan dan kesehatan masyarakat demi beton,” tegas Dedi.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh mengorbankan kesejahteraan warga hanya demi mempercepat pembangunan fisik.
Dedi ingin memastikan bahwa pembangunan di Jawa Barat berjalan berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Pemprov Jabar Siapkan Solusi Kelangkaan Material
Meski demikian, Dedi memahami bahwa penutupan tambang menimbulkan efek domino terhadap industri konstruksi dan proyek-proyek strategis.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) tengah menyiapkan solusi komprehensif untuk mengatasi kelangkaan material bangunan.
BACA JUGA:David Beckham Resmi Jadi “Sir” Usai Dapat Gelar Kesatria dari Raja Charles III di Kastel Windsor
Beberapa langkah yang sedang dibahas antara lain:
-
Membuka akses pasokan material dari wilayah lain di Jawa Barat yang tambangnya masih aktif dan sesuai izin lingkungan.
-
Membangun jalur logistik khusus truk tambang, agar aktivitas distribusi material tidak mengganggu permukiman warga.
-
Meningkatkan koordinasi lintas kabupaten/kota, khususnya antara Bogor, Sukabumi, dan Cianjur, untuk mempercepat distribusi bahan baku konstruksi.
Dengan strategi ini, Pemprov Jabar berharap kebutuhan material tetap terpenuhi tanpa harus mengorbankan lingkungan dan ketertiban sosial di kawasan Parungpanjang.
Sementara itu, sejumlah kontraktor pelaksana proyek infrastruktur di Bogor berharap pemerintah daerah dapat memberikan kepastian pasokan bahan material agar proyek tidak molor.
Mereka meminta koordinasi lintas wilayah dan regulasi distribusi yang lebih efisien, sehingga material dari daerah lain dapat segera digunakan untuk proyek-proyek yang sedang berjalan.
“Kami berharap pemerintah bisa memberikan solusi cepat agar pekerjaan tidak tertunda. Pembangunan jalan Bomang, misalnya, sangat vital untuk konektivitas masyarakat,” ujar salah satu kontraktor di Bogor.
Dalam kesempatan yang sama, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa dirinya terbuka untuk berdialog dengan para pelaku usaha konstruksi. Ia menegaskan, pemerintah daerah siap mencari jalan tengah antara percepatan pembangunan dan perlindungan lingkungan.
“Pembangunan harus berkelanjutan, bukan hanya cepat selesai. Kita harus pastikan bahwa dampaknya tidak merugikan generasi mendatang,” tutup Dedi.
Dengan sikap tersebut, Dedi menegaskan posisinya sebagai pemimpin yang menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan, sekaligus membuka ruang komunikasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.