Drama Tambang Cigudeg: Kades Ngaku Punya 9 Tambang, Dedi Mulyadi Langsung Semprot: ‘Audit Dulu, Jangan Main Buka!

SEMARAKNEWS.CO.ID - Polemik tambang di wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin kembali memanas.

Rusli, Kepala Desa (Kades) Rengasjajar, Cigudeg, secara terbuka meminta kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) untuk membuka kembali aktivitas pertambangan yang sudah berhenti sementara sejak beberapa waktu lalu.

Permintaan itu disampaikan Rusli dalam sebuah perbincangan santai bersama KDM di video yang diunggah di kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel.

Dalam video tersebut, Rusli mengaku di wilayahnya terdapat sembilan perusahaan tambang yang telah beroperasi sejak tahun 1980-an.

“Buka hari Senin ya, Pak,” ujar Rusli sambil tersenyum dalam video itu, yang kini ramai diperbincangkan publik.

Namun, permintaan tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh Dedi Mulyadi.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan membuka tambang sebelum ada hasil audit menyeluruh dari para akademisi yang kini tengah bekerja menilai dampak dan kelayakan tambang-tambang tersebut.

BACA JUGA:23 Juta Peserta Masih Menunggak, BPJS Kesehatan Siapkan Skema Pemutihan Iuran Rp10 Triliun

Audit Serius dari ITB dan IPB: Tak Ada Celah Main-main

KDM menjelaskan bahwa tim auditor yang berasal dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) tengah melakukan audit komprehensif terhadap seluruh perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan tersebut.

Audit ini meliputi berbagai aspek penting seperti:

• Dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan,

• Kewajiban reklamasi dan perbaikan lahan,

• Kondisi infrastruktur dan keselamatan kerja,

• Kepatuhan pajak dan perizinan,

• Serta keberlanjutan ekonomi masyarakat sekitar tambang.

“Diteruskan atau tidak tambang di sana, pertimbangannya nanti kita serahkan kepada pakar yang sekarang sedang bekerja melakukan audit,” tegas Dedi Mulyadi.

Tak Mau Tunduk pada Tekanan Politik dan Pengusaha

Mantan Bupati Purwakarta itu juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan memutuskan apapun berdasarkan tekanan politik atau desakan pengusaha tambang. Menurutnya, kebijakan soal tambang harus didasari data, kajian ilmiah, dan pertimbangan keberlanjutan lingkungan.

“Saya tidak akan mempertimbangkan kepentingan politik dalam hal ini. Tidak ada urusan siapa yang punya tambang, yang penting hasil auditnya seperti apa,” ujar Dedi dengan nada tegas.

Langkah tegas KDM ini menuai banyak dukungan dari warganet yang menilai sikapnya berani dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas, bukan pada segelintir pihak yang diuntungkan.

BACA JUGA:Harley-Davidson Pamerkan Road Glide Whiskey Firestorm di IMOS 2025: Perpaduan Warisan dan Inovasi Modern

Nasib Tambang Parung Panjang dan Cigudeg di Ujung Audit

Saat ini, hasil audit ITB dan IPB menjadi faktor penentu apakah tambang-tambang di kawasan Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin akan dibuka kembali atau ditutup permanen.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menggunakan rekomendasi resmi dari para pakar untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

Menurut sumber di lingkungan Pemprov Jabar, hasil audit dijadwalkan selesai dalam beberapa minggu ke depan. Jika hasilnya menunjukkan banyak pelanggaran, maka bukan tidak mungkin izin operasi tambang akan dicabut permanen.

Jaga Alam, Jangan Hanya Kejar Cuan

KDM juga mengingatkan bahwa sektor pertambangan tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam, terutama di wilayah Bogor bagian barat yang selama ini dikenal rawan longsor akibat aktivitas tambang.

“Kalau alam rusak, siapa yang rugi? Bukan pengusaha, tapi masyarakat. Jadi kita harus berpikir panjang,” pungkasnya.