BACA JUGA:Gaza Dihantam Bom Lagi: Israel Perparah Krisis Kemanusiaan di Tengah Pergeseran Fokus
Penguatan penegakan hukum, transparansi dalam perizinan, perlindungan hutan alam, serta pengakuan terhadap hak masyarakat adat disebut sebagai langkah mendesak yang harus menjadi prioritas.
Pendy menegaskan bahwa kritik yang disampaikan FMPN tidak dimaksudkan untuk menghambat pembangunan. Sebaliknya, pihaknya mendukung pembangunan yang berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.
“Hutan adalah penopang kehidupan bangsa. Jika pengelolaannya gagal, maka masa depan generasi mendatang yang akan menanggung akibatnya,” ujarnya.
FMPN juga mengajak masyarakat sipil, akademisi, organisasi lingkungan, dan media untuk terus mengawal kebijakan kehutanan agar benar-benar berpihak pada kelestarian lingkungan dan keadilan sosial.