JAKARTA, Semaraknews.co.id – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta warga Ibu Kota tidak menyembunyikan kondisi ekonomi mereka saat didatangi petugas Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, keterbukaan masyarakat menjadi fondasi agar pemerintah memiliki data yang akurat dalam menyusun kebijakan pembangunan.
Pramono menegaskan data ekonomi bukan sekadar kumpulan angka, melainkan pijakan utama pemerintah dalam mengambil keputusan yang berbasis perencanaan dan kebutuhan riil masyarakat.
“Bagi saya, data ini merupakan referensi yang paling utama untuk mengambil keputusan secara teknokratis,” kata Pramono saat menghadiri Deklarasi Sensus Ekonomi Provinsi DKI Jakarta 2026 di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 13 Juli 2026.
Ia mengatakan data yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) selama ini selalu menjadi acuan dalam proses penyusunan kebijakan. Karena itu, masyarakat diminta memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya tanpa dilebih-lebihkan maupun dikurangi.
“Kalau memang susah, katakan susah. Kalau senang, katakan senang. Kalau kaya, katakan kaya. Kalau miskin, katakan miskin. Biasanya orang kita kalau kaya mengaku miskin tidak ya? Atau kalau miskin mengaku kaya tidak ya?” ujar Pramono.
BACA JUGA:Viral di Media Sosial, Isi Perpres yang Sebut Budaya LGBTQ Ancaman Nyata, Ini Fakta di Baliknya
Menurut Pramono, ada tiga sektor yang sangat bergantung pada kualitas data ekonomi yang dikumpulkan BPS, yakni penyaluran bantuan sosial, sektor pendidikan, dan layanan kesehatan. Ketiga sektor tersebut, kata dia, membutuhkan basis data yang akurat agar kebijakan yang diambil benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
“Data ini sangat penting bagi Jakarta karena ada tiga hal yang selalu saya sampaikan dan tidak boleh dikurangi,” katanya.
Pramono juga meminta seluruh jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mulai dari tingkat kota, kabupaten, kecamatan hingga kelurahan, ikut mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya sensus ekonomi. Menurutnya, keberhasilan sensus tidak hanya bergantung pada petugas lapangan, tetapi juga pada kesediaan masyarakat memberikan informasi secara terbuka.
“Kalau sensus ini ingin berhasil, maka masyarakat juga harus diberikan edukasi dan harus terbuka untuk menyampaikan kondisi yang sebenarnya,” ucapnya.
BACA JUGA:GIIAS 2026 Siap Pecahkan Rekor, Ini Rahasia Industri Otomotif Indonesia Makin Ganas
Ia berharap seluruh data yang terkumpul selama pelaksanaan sensus mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat Jakarta secara utuh. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan pemerintah dapat disusun berdasarkan gambaran nyata, bukan sekadar asumsi.
Sensus Ekonomi 2026 sendiri telah berlangsung sejak 1 Mei 2026 dan dijadwalkan berakhir pada 31 Agustus 2026. Kegiatan yang digelar setiap 10 tahun sekali tersebut bertujuan memotret kondisi ekonomi serta aktivitas usaha masyarakat Indonesia sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan di masa mendatang.