“Kalau terus dilanjutkan cara Purbaya memungut pajak, kelas menengah dan pengusaha kecil akan menjerit. Sementara rasio pajak tetap rendah bahkan turun,” katanya.
Untuk memperbaiki kondisi tersebut, Bhima mengusulkan pemerintah menghentikan pemborosan anggaran, dimulai dari pembekuan anggaran program Makan Bergizi Gratis. Ia menilai pelaksanaan program tersebut belum efektif untuk mengatasi stunting.
Menurutnya, jika tujuan utamanya memperbaiki gizi anak, anggaran semestinya diberikan secara bertahap dengan kebutuhan yang jauh lebih kecil.
“Hanya butuh Rp10 triliun per tahun, bukan Rp268 triliun,” ujarnya.
Selain itu, Bhima meminta pemerintah mengembalikan efisiensi anggaran daerah karena kebijakan pemangkasan anggaran dinilai mendorong pemerintah daerah meningkatkan pungutan pajak kepada masyarakat.
Ia juga mengusulkan reformasi subsidi transportasi publik dan energi agar masyarakat memperoleh layanan dasar yang lebih berkualitas.
Di sisi lain, Bhima menilai penyelesaian persoalan proyek kereta cepat tidak semestinya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara karena akan menambah beban pajak masyarakat.
“Juga membatalkan regulasi yang kontraproduktif, menjalankan pajak-pajak progresif, menutup kebocoran pajak, memastikan masyarakat memperoleh manfaat pajak dari kepatuhan membayar pajak, dan tidak mencampuri urusan moneter,” kata Bhima.