JAKARTA, Semaraknews.co.id – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar melontarkan agenda besar yang berpotensi mengubah wajah regulasi nasional. PKB, kata dia, siap mengajak Presiden Prabowo Subianto bersama partai-partai politik lain untuk merevisi 108 undang-undang demi mengejar target besar yang mereka sebut sebagai kedaulatan ekonomi Indonesia.
Bagi Muhaimin, persoalannya bukan sekadar memperbarui aturan hukum. Di tengah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap pasar global, revisi ratusan undang-undang dinilai menjadi langkah penting agar sumber daya alam nasional benar-benar menjadi fondasi kemandirian ekonomi.
“Ada 108 undang-undang yang akan kami ajak Prabowo dan partai lain untuk mengubah agar yang disebut kedaulatan ekonomi terwujud,” ujar Muhaimin usai peringatan Hari Lahir ke-28 PKB di Jakarta Convention Center, Kamis, 23 Juli 2026.
Pria yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu menjelaskan, daftar regulasi yang masuk dalam rencana revisi mencakup sejumlah undang-undang strategis. Mulai dari Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang Keuangan Negara, hingga Undang-Undang Agraria.
BACA JUGA:Cak Imin Sentil PKS dan Bahlil Sekaligus, Panggung Harlah PKB Berubah Jadi Arena Saling Ledek
Menurut Muhaimin, perubahan terhadap regulasi-regulasi tersebut menjadi prasyarat agar Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang lebih mandiri dan tidak terus bergantung pada kekuatan ekonomi negara lain.
“Kita tidak bisa bergantung pada negara mana pun kecuali kepada negeri kita sendiri,” katanya.
Selain mengusulkan revisi besar-besaran terhadap 108 undang-undang, PKB juga mendorong langkah konkret berupa penerapan kebijakan ekspor sumber daya alam melalui sistem satu pintu. Skema tersebut diyakini dapat memperkuat kontrol negara terhadap komoditas strategis sekaligus menjadi pintu masuk menuju kedaulatan ekonomi nasional.
“Kami meyakini ini menjadi salah satu cara utama dimulainya penegakan kedaulatan ekonomi di Bumi Nusantara tercinta,” ujar Muhaimin.