“Pertanyaan mendasarnya bukan lagi apakah Indonesia butuh pemimpin yang lebih baik, melainkan apakah membangun sepuluh universitas baru adalah instrumen yang paling efektif, hemat, dan adil,” kata Budi.
Ia juga menyoroti potensi persoalan tata kelola apabila URI dibentuk tanpa argumentasi kelembagaan yang kuat. Indonesia, kata dia, sudah memiliki berbagai institusi yang bergerak di bidang pengembangan aparatur dan kepemimpinan, mulai dari LAN, IPDN, Universitas Pertahanan, sekolah-sekolah kedinasan hingga ratusan program studi administrasi publik.
“Tanpa bukti adanya celah institusional yang nyata, URI berisiko hanya menjadi bentuk duplikasi kelembagaan yang memboroskan sumber daya,” ujarnya.
Budi menambahkan peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi tidak otomatis dicapai dengan membangun kampus baru. APK justru meningkat apabila masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses kuliah akhirnya dapat masuk ke perguruan tinggi.
Jika mahasiswa URI hanya berasal dari calon mahasiswa yang semula akan masuk perguruan tinggi swasta, maka APK nasional tidak mengalami kenaikan.
“Yang terjadi hanya perubahan distribusi mahasiswa,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto pada Rabu, 22 Juli 2026 melantik Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia. Dalam pelantikan yang sama, Guru Besar Institut Teknologi Bandung Yos Sunitiyoso dipercaya menjadi Wakil Gubernur URI.
Usai pelantikan, Donny menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan perguruan tinggi baru yang dipersiapkan untuk mencetak calon pejabat pemerintahan dan pemimpin badan usaha milik negara.
“Bapak Presiden sangat peduli terhadap sumber daya manusia, terutama untuk pemimpin Indonesia di masa depan,” ujar Donny.
Ia juga mengungkapkan URI dirancang memiliki 10 kampus. Seluruh lulusannya nantinya akan memperoleh gelar akademik sebagaimana perguruan tinggi pada umumnya.