Hasil survei tersebut juga menunjukkan persoalan ekonomi menjadi penyebab utama melemahnya kepuasan publik. Sebanyak 52,6 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kemampuan pemerintah menjaga stabilitas ekonomi.
Bahkan, 64,1 persen responden menyatakan program makan bergizi gratis sebaiknya dihentikan karena dianggap memboroskan anggaran negara.
Program Koperasi Desa Merah Putih pun mengalami nasib serupa. Sebanyak 62,5 persen responden menyatakan program tersebut sebaiknya dihentikan.
Seorang pejabat yang dekat dengan Presiden mengatakan hasil survei itu membuat Prabowo langsung menggelar serangkaian rapat dengan sejumlah lembaga negara.
Pada 14 Juli 2026, Prabowo memanggil Dewan Ekonomi Nasional ke kediamannya di Hambalang, Bogor. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan hadir bersama Mari Elka Pangestu, Chatib Basri, dan sejumlah deputi untuk memaparkan kondisi ekonomi terkini.
Menurut dua peserta rapat, Luhut membawa kajian mengenai potensi perlambatan ekonomi pada semester kedua 2026, termasuk dampak krisis iklim El Niño terhadap inflasi pangan.
Dewan Ekonomi Nasional juga mengusulkan agar pemerintah memperkuat bantuan sosial dan memperluas jumlah penerimanya pada Oktober hingga Desember 2026 sebagai bantalan menghadapi tekanan ekonomi.
Juru Bicara Dewan Ekonomi Nasional Jodi Mahardi membenarkan lembaganya memberikan berbagai masukan kepada Presiden terkait kondisi ekonomi masyarakat.
“Semua poin yang disampaikan merupakan masukan untuk menjadi bahan pertimbangan pemerintah,” kata Jodi.
Dua pekan kemudian, Prabowo kembali menggelar rapat terbatas di Istana Negara untuk membahas ancaman El Niño. Salah satu pembahasannya adalah kemungkinan memperluas cakupan bantuan sosial.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pemerintah masih menunggu arahan langsung Presiden mengenai penambahan jumlah penerima bantuan sosial.
“Tahun ini kami memberikan bantuan kepada 35 juta penerima manfaat, naik dari sebelumnya 18 juta orang,” ujarnya.
Di internal Partai Gerindra, hasil survei tersebut juga memicu diskusi serius. Seorang pendiri partai mengaku para kader menganggap penurunan elektabilitas Prabowo sebagai pukulan berat menjelang Pemilu 2029.
Kekhawatiran itu bahkan menjadi topik utama dalam grup WhatsApp para politikus senior Gerindra yang bernama “Brawijaya”. Mereka menilai penurunan elektabilitas Presiden bisa berdampak langsung terhadap peluang partai pada pemilu mendatang.
Dalam pembahasan itu, banyak kader menyimpulkan program makan bergizi gratis menjadi faktor utama yang menggerus kepuasan publik.
Karena itu, sejumlah politikus Gerindra disebut telah meminta Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengevaluasi program tersebut agar lebih difokuskan kepada anak-anak yang mengalami tengkes serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.