SEMARAKNEWS.CO.ID - Kementerian Sosial menangguhkan penyaluran bansos kepada 1,49 juta penerima. Data tersebut terindikasi berkaitan dengan transaksi judi online atau judol.
Penangguhan dilakukan sebagai bagian dari pengawasan penggunaan bantuan sosial. Pemerintah ingin memastikan bansos dipakai untuk kebutuhan penerima, bukan aktivitas perjudian.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, menyampaikan penegasan itu di kantor Kemensos, Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan pada Selasa, 18 Agustus 2026.
BACA JUGA: Sempat Viral di Bintaro, Sengketa Ojol dan Alphard Berakhir di Meja Mediasi
Menurut Gus Ipul, keluarga penerima manfaat perlu menggunakan bantuan sesuai tujuan program. Ia meminta masyarakat tidak memakai bansos untuk bermain judol.
Meski demikian, data terindikasi belum otomatis membuktikan receiver melakukan pelanggaran. Kemensos menyediakan ruang klarifikasi bagi keluarga yang masuk namanya pemeriksaan.
Klarifikasi dapat dilakukan melalui pemerintah desa atau pendamping sosial. Proses tersebut bertujuan memastikan transaksi benar dilakukan penerima atau muncul karena identitasnya digunakan pihak lain.
BACA JUGA: Wajah Prabowo Berkibar di Langit Istana, Istana Bilang Itu Kebanggaan, Rakyat Disuruh Paham
Kepala Pusdatin Kemensos Joko Widiarto menjelaskan, pemeriksaan dilakukan dalam satu kartu keluarga. Transaksi mencurigakan bisa dicatat atas nama anak, suami, istri, atau cucu.
Dengan demikian, penerima bansos belum tentu menjadi pihak yang melakukan judol. Anggota keluarga lain yang terhubung dalam satu data keluarga dapat menjadi sumber indikasi tersebut.
Kemensos akan menghentikan penyaluran jika klarifikasi menemukan bukti penggunaan bantuan untuk judi online. Penerima juga dapat diaktifkan dari daftar bantuan sosial.
BACA JUGA: 253 Sekolah Dihantam Gempa Flores, 4 Nyawa Melayang, Kemendikdasmen Baru Pasang Tenda Darurat
Pengajuan klarifikasi dilakukan melalui aplikasi SIKS-NG. Pendamping dan operator desa atau dinas sosial membantu proses pengecekan data tersebut.
Kebijakan ini menempatkan data akurat sebagai bagian penting dalam penyaluran bansos. Pemerintah perlu membedakan kesalahan penerima dari kemungkinan driver identitas.
Pemeriksaan juga perlu mempertimbangkan kondisi keluarga penerima bansos. Data satu kartu keluarga dapat menghubungkan beberapa anggota dengan aktivitas transaksi yang berbeda.