JAKARTA, Semaraknews.co.id — Di saat ratusan warga dari berbagai daerah datang ke Gedung DPR untuk menyampaikan tuntutan, Ketua DPR Puan Maharani justru tidak turun menemui massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Alasannya sederhana, pimpinan DPR sedang berbagi tugas karena agenda parlemen berlangsung bersamaan.
Puan mengatakan dirinya tidak menemui langsung perwakilan massa karena harus menghadiri sejumlah agenda di kompleks parlemen pada Kamis, 27 Agustus 2026. Ia mengaku sebelumnya harus menerima tamu ketika sidang paripurna pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dimulai.
“Kami membagi tugasnya karena saya tadi ada pertemuan dulu,” kata Puan seusai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Saat Puan menerima tamu, sidang paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Setelah itu, Puan kembali memimpin lanjutan sidang bersama Wakil Ketua DPR Sari Yuliati.
Di waktu yang sama, Dasco bersama Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa bergeser untuk menerima audiensi massa di dalam kompleks Gedung DPR. Sementara Wakil Ketua DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa Cucun Ahmad Syamsurijal bersama Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR Andre Rosiade menemui massa aksi yang berada di luar gedung.
“Ada empat wakil ketua yang bertugas menemui masyarakat dan menyerap aspirasi. Jadi, ini pembagian tugas,” ujar Puan.
BACA JUGA:Satgas Udara Taburkan 29 Ton Garam untuk Atasi Karhutla di Riau Sejak Februari
Penjelasan soal pembagian tugas itu rupanya tidak serta-merta menghapus kekecewaan massa. Perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh, justru mempertanyakan ketidakhadiran Puan ketika masyarakat datang jauh-jauh ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi.
Menurut Teguh, ratusan warga dari berbagai daerah hadir di Gedung DPR untuk menyampaikan tuntutan. Ketidakhadiran Ketua DPR dalam pertemuan tersebut dianggap sebagai tanda bahwa pimpinan parlemen tidak serius menerima suara masyarakat.
“Kalau tidak hadir, namanya menyepelekan negara,” tutur Teguh saat audiensi di Kompleks DPR.
Massa yang berkumpul pada Kamis itu bukan hanya berasal dari Pati. Sejumlah kelompok masyarakat dari berbagai daerah ikut turun ke jalan, termasuk Aliansi Masyarakat Depok Bersatu dan kelompok buruh dari Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat alias GERAM.
Ada dua tuntutan utama yang dibawa sebagian massa tersebut, yakni mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan memberlakukan hukuman mati bagi koruptor.
Namun perjalanan massa Pati menuju Jakarta sendiri tidak berlangsung mulus. Sebelum sampai di depan Gedung DPR, anggota Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mengaku mengalami intimidasi, teror, hingga berbagai upaya yang diduga bertujuan menghambat keberangkatan mereka.
BACA JUGA:Puan Tak Temui Massa Pati di DPR, Alasan Bagi Tugas Bikin Publik Bertanya-tanya
Juru bicara Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Didik Eko mengatakan rombongan warga Pati dua kali mendapat hambatan ketika hendak berangkat ke Jakarta pada Rabu, 26 Agustus 2026.