JAKARTA, Semaraknews.co.id — Rencana pemerintah membuka rekening bank bagi penduduk yang berusia 17 tahun saat menerima Kartu Tanda Penduduk (KTP) mulai menuai sorotan. Program yang ditargetkan menjangkau hingga 200 juta rekening baru itu dinilai jangan sampai berhenti pada seremoni pembukaan rekening dan angka fantastis di laporan pemerintah.
Program tersebut merupakan mandat khusus Presiden Prabowo Subianto kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BSI). Gagasan ini mengemuka dalam rapat terbatas yang dipimpin Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 7 September 2026.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan rencana tersebut disusun dengan mempertimbangkan hasil survei literasi dan inklusi keuangan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026, indeks literasi keuangan Indonesia mencapai 69,57 persen. Angka itu memang masih tertinggal dari indeks inklusi keuangan yang mencapai 93,61 persen. Namun, Airlangga menyebut tingkat literasi Indonesia sudah melampaui batas ideal Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) sebesar 63 persen.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan, program tersebut dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan. Selain itu, pemerintah ingin mempermudah konsolidasi penyaluran bantuan sosial dan berbagai insentif agar lebih tepat sasaran, sekaligus mendorong efisiensi transaksi non-tunai.
BACA JUGA:Remaja 16 Tahun Muntah Seharian, Usai Operasi Dokter Temukan Gumpalan Rambut 1,5 Kg
Dalam skema awalnya, setiap rekening baru akan memperoleh saldo pembuka sebesar Rp50 ribu. Duit tersebut rencananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, Haryo mengatakan besaran anggaran dan mekanisme pengalokasiannya masih perlu dibahas lebih lanjut.
“Pengalokasian dan besaran anggaran masih akan dibahas lebih lanjut. Koordinasi teknis awal akan dilakukan dengan instansi terkait,” kata Haryo saat dihubungi Tempo, Rabu, 9 September 2026.
Nah, di titik inilah persoalan program tersebut mulai menarik. Sebab, membuka 200 juta rekening barangkali mudah jika hanya dihitung dari jumlah akun yang tercatat. Namun, memastikan ratusan juta rekening itu benar-benar dipakai masyarakat adalah urusan yang jauh lebih rumit.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Fakhrul Fulvian mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan jumlah rekening sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan. Menurut dia, kepemilikan rekening belum otomatis menunjukkan masyarakat sudah benar-benar masuk dalam sistem keuangan.
“Dua ratus juta rekening tidak otomatis berarti dua ratus juta masyarakat sudah terinklusi secara finansial. Setelah kepemilikan rekening, tahap berikutnya adalah penggunaan rekening dan akhirnya partisipasi ekonomi,” kata Fakhrul, Kamis, 10 September 2026.
Fakhrul menilai pemerintah bersama industri keuangan perlu memastikan rekening yang dibuka memiliki biaya rendah, mudah digunakan, dan dapat saling terhubung dengan sistem pembayaran nasional. Perlindungan data juga harus diperkuat, tanpa membuat masyarakat bergantung secara permanen kepada satu institusi keuangan tertentu.
Menurut dia, kebijakan tersebut mesti berjalan beriringan dengan edukasi literasi keuangan dan perlindungan konsumen. Terlebih, sebagian penerima rekening merupakan masyarakat yang baru pertama kali mengenal sistem keuangan formal.
Meski memberikan catatan, Fakhrul melihat program tersebut berpotensi menjadi bagian dari perkembangan kedaulatan moneter Indonesia di era digital. Ketika akses terhadap uang semakin bergantung pada infrastruktur yang mengatur pergerakannya, kepemilikan rekening bisa menjadi pintu masuk penting bagi masyarakat.
“Yang menarik dari kebijakan ini sebenarnya bukan saldo Rp50 ribunya. Yang lebih fundamental adalah gagasan bahwa ketika seseorang memasuki usia dewasa dan memperoleh identitas sebagai warga negara, ia sekaligus memperoleh pintu masuk ke sistem keuangan dan sistem pembayaran nasional,” ujar Fakhrul.