JAKARTA, Semaraknews.co.id — Sistem pemeringkatan kesejahteraan keluarga alias desil yang mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) kembali dipersoalkan. Kali ini, sejumlah warga yang tergabung dalam Koalisi Warga Jakarta Keadilan mendatangi kantor Kementerian Sosial pada Kamis, 17 September 2026. Mereka memprotes pendataan yang dianggap tidak mencerminkan kondisi ekonomi warga di lapangan.
Bagi warga miskin, salah masuk desil bukan sekadar kesalahan angka di layar komputer. Salah klasifikasi bisa berarti hilangnya bantuan sosial yang selama ini menjadi penyangga hidup. Koalisi menyebut sedikitnya 2.500 warga miskin terancam terputus dari program bansos karena masuk kategori desil yang dianggap mampu.
“Kami datang ke sini cuma mau didengar aspirasi kita!” kata Ketua Umum Koalisi Warga Jakarta Keadilan, Marlo Sitompul, saat berorasi di depan kantor Kemensos, Jakarta, Kamis, 17 September 2026.
Koalisi sebelumnya membuka posko pelaporan ketidaksesuaian desil di 21 kecamatan di Jakarta. Dari laporan yang dihimpun, mereka menemukan warga yang dinilai tidak mampu justru masuk peringkat kesejahteraan lebih tinggi. Akibatnya, akses terhadap bantuan sosial berpotensi terhenti.
Mereka mendesak Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik membenahi sistem pendataan yang dinilai merugikan masyarakat miskin. Tuntutan koalisi mencakup perubahan indikator penentuan desil, audit penerima bansos, serta pelibatan masyarakat dan komunitas lokal dalam pemutakhiran data.
BACA JUGA:Ambang Batas Parlemen 5 Persen, Partai Koalisi Kompak Bikin Suara Rakyat Tak Terbuang?
Selain itu, mereka mendorong perluasan penerima Program Keluarga Pangan dan bantuan pangan non tunai. Sebab, kalau data kesejahteraan saja masih bikin warga miskin tersesat di kategori mampu, bagaimana bantuan bisa sampai kepada orang yang benar-benar membutuhkan?
Setelah sekitar 30 menit berorasi, para demonstran kemudian beraudiensi dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo di pelataran kantor Kemensos.
Dalam pertemuan itu, Murniasih, warga Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, menceritakan pengalamannya masuk desil 6. Perempuan berusia 34 tahun tersebut mengaku hanya memperoleh rata-rata pendapatan Rp170 ribu per hari dari berjualan gorengan.
Penghasilan itu, kata Murniasih, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan enam anggota keluarganya. Pengeluaran harian bahkan mencapai lebih dari Rp300 ribu. Agar dapur tetap mengepul, ia terpaksa berutang melalui pinjaman keliling untuk menutup kekurangan.
“Kemarin saat dicek saya masuk desil 6, enggak pernah dapat bansos dari awal,” kata dia.
Ketua RT 03/RW 14 Kelurahan Penjaringan, Mumu Munajar, mengaku tidak mengetahui bagaimana Murniasih bisa masuk kategori desil 6. Menurutnya, petugas sensus juga sempat heran dengan hasil pendataan tersebut.
BACA JUGA:Prabowo Ungkap Alasan Bentuk URI, untuk Didik Birokrat yang Sulit Diawasi
“Banyak warga masuk desil tinggi. Padahal dari fakta di lapangan itu ada yang benar-benar orang enggak mampu,” kata dia.
Keluhan warga tersebut mendapat pengakuan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Ia menyatakan masih terdapat data pemeringkatan yang belum akurat.